KABINET JOKOWI
Antara Istana, Megawati, dan KPK
CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 14:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- “Mohon maaf ya kemarin lewat jadinya, karena di DPP cukup tegang situasinya. Mohon maaf sekali,” balas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Siti Nurbaya kepada CNN Indonesia melalui pesan singkatnya, Kamis (23/10).
Pesan itu menyiratkan bagaimana hiruk-pikuknya situasi sore kemarin, Rabu (22/10), di Istana Negara menyoal kabinet Presiden Joko Widodo. Pewarta berbondong-bondong menuju Pelabuhan Tanjung Priok di utara Jakarta begitu mendengar selentingan Jokowi bakal mengumumkan kabinet, meski Wakil Presiden Jusuf Kalla siangnya mengatakan kabinet baru akan diumumkan satu-dua hari ke depan, antara Kamis ini atau esok Jumat.
"Kabinet diumumkan dalam satu-dua hari ke depan," kata JK di Istana Wakil Presiden. Satu jam setelah pernyataan itu, Biro Pers Kepresidenan RI di Istana Negara justru menyediakan kendaraan bagi awak media guna langsung meluncur ke Tanjung Priok.
"Pengumuman jam tujuh," kata Rhina, staf Biro Pers Kepresidenan. Tak jelas pengumuman apa yang ia maksud. Namun media segera siaga, mengantisipasi diumumkannya kabinet.
Kesibukan di Istana Negara terasa hingga ke kantor masing-masing partai pengusung Jokowi-JK. Ketidakpastian dari Istana malam itu membuat para pengurus partai dilanda cemas. "Di DPP Nasdem, semalam saya sampai jam 11 malam. Situasinya sama seperti teman-teman (wartawan), menunggu dinamika yang berkembang,” kata Ketua DPP Nasdem Taufik Basari.
Namun kecemasan Nasdem terbayar dengan kepastian penambahan posisi menteri bagi Nasdem. Sekretaris Jenderal Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan Nasdem mendapat tiga pos kementerian. Kader-kader Nasdem yang akan melenggang ke kabinet Jokowi adalah Ferry Mursyidan Baldan, Siti Nurbaya, dan Enggartiasto Lukito. Siti kemarin telah dipanggil Jokowi ke Istana. Hari ini giliran Ferry dan Enggar.
Tak hanya kantor Nasdem, kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan juga jadi sorotan. Beberapa pertemuan tertutup para ketua umum partai pengusung Jokowi-JK sempat dilakukan di kediaman Mega di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dari informasi yang didapatkan CNN Indonesia, Megawati cukup geram karena alasan tertentu.
Seorang sumber dari koalisi PDIP mengatakan para ketua umum Koalisi Indonesia Hebat agak marah karena kepastian nama menteri belum ada sampai hari pelantikan Jokowi menjadi presiden. "Paling cepat kabinet diumumkan Kamis atau Jumat," kata dia, sore usai Jokowi dilantik.
Semalam, rumah Megawati kembali menjadi lokasi rapat terkait kisruh pengumuman kabinet. Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, meski tidak hadir dalam rapat di kediaman Mega, memastikan rapat tersebut terkait kabinet dan nasib Eva yang masih fifty-fifty antara ikut kabinet Jokowi atau tidak. "Saya tidak dekat dengan ring dalam (Mega), jadi tidak ada yang mengawal posisi saya,” ujar Eva.
Eva yakin nama-nama calon menteri yang telah beredar hampir 90 persen akan menjadi menteri Jokowi. Menurut dia, hanya beberapa nama yang berubah, khususnya delapan orang yang dikatakan Presiden Jokowi mendapat rapor merah KPK. “Sudah firm. Beberapa saja yang berubah," kata dia.
Kesibukan di Istana pun sampai ke kantor Partai Hanura. Ada perubahan cukup mengejutkan dalam susunan kabinet Jokowi yang berdampak pada ketua umum partai itu. Wiranto diplot untuk mejadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Padahal tokoh yang sebelumnya digadang-gadang untuk mengisi posisi itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Pergantian nama dari Luhut ke Wiranto menjadi salah satu agenda alot.
Hanura akhirnya diberi tidak lebih dari dua kursi menteri. “Pak Wiranto di Menkopolhukam. Kabinet diumumkan malam ini. Paling lama besok. Kemarin molor salah satunya karena itu," kata Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin.
Saleh yang semula dicalonkan menjadi Menteri Perhubungan atau Menteri Perumahan Rakyat pun mengaku harus mundur dari bursa calon menteri demi kepentingan partai yang lebih besar.
Riuhnya penyusunan kabinet Jokowi ditambah pula dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi menteri. Beberapa ketua umum partai politik disebut gerah dengan langkah Jokowi menggandeng kedua lembaga hukum tersebut. Hal tersebut membuat rancangan kabinet yang telah disiapkan partai-partai pengusung Jokowi berubah.
Secara halus, Jokowi dibaca ingin menyingkirkan kader-kader partai yang bermasalah dari kursi menteri. “Jokowi itu komitmennya ternyata kuat. Nah itu berbenturan (dengan partai tertentu)," kata seorang sumber dari koalisi pendukug Jokowi-JK.
Sumber lain dari internal PDIP mengatakan Megawati meminta Jokowi berpatokan saja pada data-data KPK dan PPATK dalam menyeleksi menterinya. Kepada sejumlah nama yang mendapat catatan merah dari KPK, Megawati menolak memberikan bantuan. "Kalau main sendiri, tanggung jawab sendiri," ujar sumber itu menirukan ucapan Megawati kepada Jokowi. Sang presiden pun kembali kepada kesibukannya, memanggil calon-calon menteri ke Istana.
Pesan itu menyiratkan bagaimana hiruk-pikuknya situasi sore kemarin, Rabu (22/10), di Istana Negara menyoal kabinet Presiden Joko Widodo. Pewarta berbondong-bondong menuju Pelabuhan Tanjung Priok di utara Jakarta begitu mendengar selentingan Jokowi bakal mengumumkan kabinet, meski Wakil Presiden Jusuf Kalla siangnya mengatakan kabinet baru akan diumumkan satu-dua hari ke depan, antara Kamis ini atau esok Jumat.
"Kabinet diumumkan dalam satu-dua hari ke depan," kata JK di Istana Wakil Presiden. Satu jam setelah pernyataan itu, Biro Pers Kepresidenan RI di Istana Negara justru menyediakan kendaraan bagi awak media guna langsung meluncur ke Tanjung Priok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesibukan di Istana Negara terasa hingga ke kantor masing-masing partai pengusung Jokowi-JK. Ketidakpastian dari Istana malam itu membuat para pengurus partai dilanda cemas. "Di DPP Nasdem, semalam saya sampai jam 11 malam. Situasinya sama seperti teman-teman (wartawan), menunggu dinamika yang berkembang,” kata Ketua DPP Nasdem Taufik Basari.
Tak hanya kantor Nasdem, kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan juga jadi sorotan. Beberapa pertemuan tertutup para ketua umum partai pengusung Jokowi-JK sempat dilakukan di kediaman Mega di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dari informasi yang didapatkan CNN Indonesia, Megawati cukup geram karena alasan tertentu.
Seorang sumber dari koalisi PDIP mengatakan para ketua umum Koalisi Indonesia Hebat agak marah karena kepastian nama menteri belum ada sampai hari pelantikan Jokowi menjadi presiden. "Paling cepat kabinet diumumkan Kamis atau Jumat," kata dia, sore usai Jokowi dilantik.
Semalam, rumah Megawati kembali menjadi lokasi rapat terkait kisruh pengumuman kabinet. Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, meski tidak hadir dalam rapat di kediaman Mega, memastikan rapat tersebut terkait kabinet dan nasib Eva yang masih fifty-fifty antara ikut kabinet Jokowi atau tidak. "Saya tidak dekat dengan ring dalam (Mega), jadi tidak ada yang mengawal posisi saya,” ujar Eva.
Eva yakin nama-nama calon menteri yang telah beredar hampir 90 persen akan menjadi menteri Jokowi. Menurut dia, hanya beberapa nama yang berubah, khususnya delapan orang yang dikatakan Presiden Jokowi mendapat rapor merah KPK. “Sudah firm. Beberapa saja yang berubah," kata dia.
Kesibukan di Istana pun sampai ke kantor Partai Hanura. Ada perubahan cukup mengejutkan dalam susunan kabinet Jokowi yang berdampak pada ketua umum partai itu. Wiranto diplot untuk mejadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Padahal tokoh yang sebelumnya digadang-gadang untuk mengisi posisi itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Pergantian nama dari Luhut ke Wiranto menjadi salah satu agenda alot.
Hanura akhirnya diberi tidak lebih dari dua kursi menteri. “Pak Wiranto di Menkopolhukam. Kabinet diumumkan malam ini. Paling lama besok. Kemarin molor salah satunya karena itu," kata Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin.
Saleh yang semula dicalonkan menjadi Menteri Perhubungan atau Menteri Perumahan Rakyat pun mengaku harus mundur dari bursa calon menteri demi kepentingan partai yang lebih besar.
Riuhnya penyusunan kabinet Jokowi ditambah pula dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi menteri. Beberapa ketua umum partai politik disebut gerah dengan langkah Jokowi menggandeng kedua lembaga hukum tersebut. Hal tersebut membuat rancangan kabinet yang telah disiapkan partai-partai pengusung Jokowi berubah.
Secara halus, Jokowi dibaca ingin menyingkirkan kader-kader partai yang bermasalah dari kursi menteri. “Jokowi itu komitmennya ternyata kuat. Nah itu berbenturan (dengan partai tertentu)," kata seorang sumber dari koalisi pendukug Jokowi-JK.
Sumber lain dari internal PDIP mengatakan Megawati meminta Jokowi berpatokan saja pada data-data KPK dan PPATK dalam menyeleksi menterinya. Kepada sejumlah nama yang mendapat catatan merah dari KPK, Megawati menolak memberikan bantuan. "Kalau main sendiri, tanggung jawab sendiri," ujar sumber itu menirukan ucapan Megawati kepada Jokowi. Sang presiden pun kembali kepada kesibukannya, memanggil calon-calon menteri ke Istana.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK