KABINET JOKOWI
Jokowi Tidak Maju Mundur
CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 13:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menekankan berdasarkan undang-undang, presiden memiliki waktu hingga 14 hari sejak pelantikan untuk mengumumkan kabinet yang akan bekerja pada pemerintahannya.
Mantan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto meluruskan pemberitaan selama ini yang berkaitan dengan rencaan untuk pengumuman seluruh kabinet pemerintahan baru Jokowi-JK. “Tak ada istilah mundur maju. Karena berdasarkan ketentuan undang-undang, presiden memiliki waktu 14 hari sejak Beliau dilantik," tutur Hasto di halaman parkir di belakang Wisma Negara, Jakarta, Kamis (23/10), seusai bertemu Jokowi.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah mendalami dan mengkaji secara hati-hati seluruh kandidat menteri, sehingga membutuhkan waktu yang tak singkat.
"Agar pemerintahannya komitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih itu bisa diwujudkan," tegas dia.
Oleh sebab itu, Hasto meneruskan, keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencari tahu jejak rekam para kandidat menteri sangat signifikan. “Mempertimbangkan masukan yang ada di luar itu sebagai suatu prinsip menjaga etika penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Selain itu, Hasto menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK pun memandang penting untuk melihat undang-undang guna kepentingan negara dan untuk mendengarkan pertimbangkan dari Dewan Perwakilan Rakyat. "Berkaitan dengan penggabungan ataupun pemisahan kepentingan negara," kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini melanjutkan, pemerintahan Jokowi-JK terus melakukan komunikasi dengan pimpinan Dewan karena banyaknya hal-hal yang bersifat strategis, misalnya berkaitan dengan pemisahan kementerian yang diatur oleh undang-undang.
Meski demikian, Hasto menolak jika komunikasi tersebut dianggap sebagai konsultasi karena secara resmi Jokowi sudah memberi surat ke DPR. “Sesuai dengan surat ketentuan undang-undang negara kita, menunggu pertimbangan DPR disampaikan secara tertulis,” jelasnya.
Dalam hal tujuh hari DPR tidak memberikan pertimbangan, maka dianggap sudah memberikan pertimbangan. Hasto lantas mengungkapkan Jokowi-JK akan membahas dengan pimpinan DPR, lalu pimpinan Dewan akan segera membahas hal tersebut. “Hal-hal arsitektur kabinet untuk pemisahan dan penggabungan menteri sudah kami sampikan," Hasto menuturkan.
* Catatan KPK
Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan penyusunan kabinet jadi tanggung jawab bersama antara JK dan Jokowi. Rumusannya sudah dibuat dan keterlibatan kedua sangat intens.
Menurut Pramono pihak-pihak luar tidak tahu bahwa Jokowi-JK secara terus menerus menyusun bersama-sama termasuk adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK. “Mudah-mudahan segera ada titik temu dan segera diumumkan,” ujarnya kepada pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).
Disinggung apakah Jokowi diintervensi oleh Ketua KPK, Pramono menjawab diplomatis. “Mengenai nama-nama itu (label merah dan kuning) yang tahu hanya Pak Jokowi, Pak JK dan pimpinan KPK,” ujarnya.
Pramono menegaskan, dengan tidak ada pihak lain yang tahu, maka tidak perlu berspekulasi soal nama-nama yang ditandai oleh KPK itu. “Serahkan kepada presiden, wapres untuk memutuskan rekomendasi itu.”
Adapun mengenai perbedaan pandangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pramono tak mempersoalkan. “Siapapun itu suatu pilihan dan saya apreasi,” kata Pramono. “Beliau sudah pengalaman, tahu mana yang harus diprioritaskan untuk partainya.”
* Sindiran Gerindra
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menilai penundaan pelantikan menteri menunjukkan masalah Jokowi dengan janji. "Itu kan menunjukkan masalah dia dengan janjinya, ngomong besok atau besok lagi itu masalah dia," kata Martin di Jakarta, Kamis (23/10).
Walau demikian, dia menyatakan Koalisi Merah Putih tidak akan menyikapi penundaan ini secara khusus. "Masa gini-gini aja perlu sikap," katanya.
"Kita kan sedang cooling down, sudah ya," ujar anggota DPR ini enggan memberikan banyak tanggapan.
Presiden Joko Widodo berencana untuk mengumumkan nama-nama menterinya Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, tanpa alasan yang jelas, pengumuman itu dibatalkan.
Mantan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto meluruskan pemberitaan selama ini yang berkaitan dengan rencaan untuk pengumuman seluruh kabinet pemerintahan baru Jokowi-JK. “Tak ada istilah mundur maju. Karena berdasarkan ketentuan undang-undang, presiden memiliki waktu 14 hari sejak Beliau dilantik," tutur Hasto di halaman parkir di belakang Wisma Negara, Jakarta, Kamis (23/10), seusai bertemu Jokowi.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah mendalami dan mengkaji secara hati-hati seluruh kandidat menteri, sehingga membutuhkan waktu yang tak singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Hasto meneruskan, keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencari tahu jejak rekam para kandidat menteri sangat signifikan. “Mempertimbangkan masukan yang ada di luar itu sebagai suatu prinsip menjaga etika penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini melanjutkan, pemerintahan Jokowi-JK terus melakukan komunikasi dengan pimpinan Dewan karena banyaknya hal-hal yang bersifat strategis, misalnya berkaitan dengan pemisahan kementerian yang diatur oleh undang-undang.
Meski demikian, Hasto menolak jika komunikasi tersebut dianggap sebagai konsultasi karena secara resmi Jokowi sudah memberi surat ke DPR. “Sesuai dengan surat ketentuan undang-undang negara kita, menunggu pertimbangan DPR disampaikan secara tertulis,” jelasnya.
Dalam hal tujuh hari DPR tidak memberikan pertimbangan, maka dianggap sudah memberikan pertimbangan. Hasto lantas mengungkapkan Jokowi-JK akan membahas dengan pimpinan DPR, lalu pimpinan Dewan akan segera membahas hal tersebut. “Hal-hal arsitektur kabinet untuk pemisahan dan penggabungan menteri sudah kami sampikan," Hasto menuturkan.
* Catatan KPK
Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan penyusunan kabinet jadi tanggung jawab bersama antara JK dan Jokowi. Rumusannya sudah dibuat dan keterlibatan kedua sangat intens.
Menurut Pramono pihak-pihak luar tidak tahu bahwa Jokowi-JK secara terus menerus menyusun bersama-sama termasuk adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK. “Mudah-mudahan segera ada titik temu dan segera diumumkan,” ujarnya kepada pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).
Disinggung apakah Jokowi diintervensi oleh Ketua KPK, Pramono menjawab diplomatis. “Mengenai nama-nama itu (label merah dan kuning) yang tahu hanya Pak Jokowi, Pak JK dan pimpinan KPK,” ujarnya.
Pramono menegaskan, dengan tidak ada pihak lain yang tahu, maka tidak perlu berspekulasi soal nama-nama yang ditandai oleh KPK itu. “Serahkan kepada presiden, wapres untuk memutuskan rekomendasi itu.”
Adapun mengenai perbedaan pandangan antara Jokowi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pramono tak mempersoalkan. “Siapapun itu suatu pilihan dan saya apreasi,” kata Pramono. “Beliau sudah pengalaman, tahu mana yang harus diprioritaskan untuk partainya.”
* Sindiran Gerindra
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menilai penundaan pelantikan menteri menunjukkan masalah Jokowi dengan janji. "Itu kan menunjukkan masalah dia dengan janjinya, ngomong besok atau besok lagi itu masalah dia," kata Martin di Jakarta, Kamis (23/10).
Walau demikian, dia menyatakan Koalisi Merah Putih tidak akan menyikapi penundaan ini secara khusus. "Masa gini-gini aja perlu sikap," katanya.
"Kita kan sedang cooling down, sudah ya," ujar anggota DPR ini enggan memberikan banyak tanggapan.
Presiden Joko Widodo berencana untuk mengumumkan nama-nama menterinya Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, tanpa alasan yang jelas, pengumuman itu dibatalkan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK