Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior PDIP Pramono Anung menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jumat (24/10). Mantan wakil ketua DPR itu dimintai saran terkait surat Presiden Joko Widodo kepada DPR soal perubahan nomenklatur kementerian yang belum direspons oleh lembaga legislatif itu.
“Mas Pram kan senior di partai, mantan sekjen. Mas Pram juga baik dengan pimpinan DPR. Kami tanya-tanya bagaimana (surat Jokowi) di DPR,” kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rumah Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Hasto, Pramono diminta bantuan untuk memuluskan proses pertimbangan yang akan diberikan DPR kepada Jokowi. Pertimbangan DPR untuk Jokowi dipandang PDIP penting sebelum Jokowi mengumumkan kabinetnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini etika dalam hubungan penyelenggaraan negara. Apapun, kita harus saling menghormati. Apalagi ada undang-undang yang mengatur,” kata Hasto.
Berdasarkan UU Kementerian Negara, perubahan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. Dewan diberikan waktu selambatnya tujuh hari sejak surat presiden diterima untuk memberikan pertimbangan. Apabila dalam waktu tujuh hari kerja pertimbangan belum disampaikan, maka DPR dianggap sudah memberikan pertimbangan.
Jokowi telah mengirimkan surat permohonan pertimbangan ke DPR pada Rabu (22/10). Dalam surat itu, Jokowi merinci kementerian apa saja yang ia pisahkan dan gabungkan. Berdasarkan perubahan nomenklatur kementerian itu, akan ada pos-pos menteri baru yang dibuat Jokowi.
“Ada etika yang harus dipenuhi. Meski itu hanya pertimbangan, bukan persetujuan, namun harus kami jalankan (tunggu) karena Presiden Jokowi menghormati institusi DPR,” kata Hasto.
Mantan Deputi Tim Transisi itu mengatakan Jokowi amat memperhatikan pendapat DPR. “Buktinya ada pimpinan DPR yang mengatakan (Jokowi) perlu menunggu. Maka demi menjaga etika, lebih baik kami ikuti,” ujar Hasto.
Selain meminta masukan Pramono, pihak Jokowi pun meminta masukan sejumlah tokoh lain, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang juga terlihat mendatangi rumah Megawati. “Kedatangannya penting. Pak Jimly kan juga pakar hukum tata negara dan pemerintahan. Kami berdiskusi dengan Ibu Megawati,” kata Hasto.
Dalam konferensi pers di Istana semalam, Kamis (23/10), Jokowi juga mengatakan masih menunggu pertimbangan DPR sebelum mengumumkan kabinetnya. “Dari Dewan, kami minta pertimbangan langsung agar cepat. Kalau di sana (DPR) cepat (dalam memberikan pertimbangan), di sini juga cepat (mengumumkan kabinet),” kata Jokowi.
Sementara dari gedung parlemen, pimpinan DPR menargetkan pembahasan surat Jokowi soal perubahan nomeklatur kementerian akan rampung malam ini juga agar pengumuman kabinet Jokowi tak tertunda lebih lama lagi.
“Kami kebut. Mudah-mudahan selesai malam ini. Kalau sudah selesai, kami akan segera sampaikan kepada Pak Presiden supaya beliau tidak ada kendala menyampaikan susunan kabinetnya,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.