DPR Bahas Tuntas Surat Jokowi Malam Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan merampungkan pembahasan surat Presiden Joko Widodo malam ini, Jumat (24/10). Surat yang dikirim Jokowi ke DPR itu berisi permintaan pertimbangan mengenai perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga negara.

“Kami kebut. Mudah-mudahan selesai malam ini. Kalau sudah selesai, kami akan sampaikan kepada Pak Presiden supaya beliau tidak ada kendala menyampaikan susunan kabinetnya,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10).

Pertimbangan DPR diperlukan Jokowi untuk melakukan finalisasi atas susunan kabinetnya. Dalam suratnya kepada DPR, Jokowi merinci kementerian-kementerian apa saja yang ia pecah atau gabung. Berdasarkan perubahan itu, akan ada pos menteri-menteri baru.

Menurut Agus, Ketua DPR Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti juga sudah sepakat akan berusaha menyelesaikan pembahasan perubahan nomenklatur malam ini juga.

Untuk itu DPR telah menghubungi beberapa pakar dan pihak terkait untuk membantu mereka memberikan pertimbangan. Salah satunya pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Pimpinan DPR juga telah menghubungi beberapa sekretaris jenderal kementerian terkait seperti Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, dan Sekjen Kementerian Perumahan Rakyat.

Agus memberi contoh pertimbangan yang akan diberikan DPR. “Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan mau dipisah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nah karena pendidikan  holistik, kalau dipisahkan dampaknya seperti apa,” kata dia.

Salah satu yang akan dipertimbangkan DPR adalah di mana posisi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Usia Dini. “Kalau saya lihat, tampaknya akan ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Agus memberikan pendapat.

Pimpinan DPR, kata Agus, ingin memberikan kajian komprehensif mengenai sisi positif dan negatif  perubahan nomenklatur kementerian, karena dampaknya akan dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai dampak kepada anggaran, hal itu juga akan dibahas pimpinan. “Kalau saat ini anggarannya tetap dari yang sudah ada. Kalau ada perubahan, silakan. Pemerintah bisa ajukan ke DPR dengan catatan Badan Anggaran sudah terbentuk dan komisinya juga sudah terbentuk,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Meski pertimbangan DPR ditunggu Jokowi, Agus menekankan pengumuman kabinet Jokowi tidak mesti menunggu DPR menyelesaikan pertimbangannya lebih dahulu.

Namun pendapat berbeda sebelumnya dikemukakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia mengatakan secara etika Jokowi harus menunggu surat balasan DPR, karena surat permintaan pertimbangan telah dikirimkan oleh sang presiden.

Ada beberapa perubahan nomenklatur yang diajukan Jokowi. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabungkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja.

Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ristek menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah; serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Keempat, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kelima, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal diubah namanya menjadi Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Keenam, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat diubah namanya menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.