Plus Minus Tambal Sulam Kementerian Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah komposisi dan nama sejumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan sampai lima tahun ke depan. Kebijakan tersebut diyakini akan mendukung kinerja pemerintahan baru dan menciptakan banyak penghematan.

Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economics (CORE) menilai tujuan Jokowi melakukan perombakan kementerian karena disesuaikan dengan tujuan pemerintahan. "Kalau presiden meyakini ini akan mempercepat visi-misi, dapat mengurangi cost, lalu melihat skala kepentingan maka itu yang harus jadi acuan utama. Jangan lihat implikasinya, tetapi tujuannya dulu," ujar Hendri saat melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR, Jumat (24/10).  

Untuk itu, Hendri menilai tidak ada yang salah dengan wacana Presiden Jokowi yang akan membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman jika memang pemerintah akan membuat prioritas untuk membangun sektor tersebut. "Jenis kementerian, nama kementerian, kewenangan kementerian sangat menentukan efektivitas dari kebijakan dan program dalam menjalankan visi misi presiden. Sehingga kalau presiden ingin mengubah kementerian itu sesuai dengan visinya untuk mempercepat program dan kebijakannya itu hal yang positif," ujar Hendri.

Namun Hendri meminta pemerintah berhitung biaya yang harus dikeluarkan untuk menggabungkan, memisahkan, menghapuskan, atau bahkan membentuk kementerian baru. Jangan sampai biaya yang harus dikeluarkan untuk merombak kementerian, justru berbanding terbalik dengan kinerja yang dihasilkan.
 
"Memang satu hal yang berat karena akan berimplikasi pada anggaran dan juga berimplikasi pada efektivitas kementerian tersebut. Untuk itu presiden harus menetapkan batas waktu kapan kementerian tersebut harus sudah bekerja maksimal," katanya.

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR mengatakan dengar pendapat yang dilakukan dengan para ahli hari ini akan disampaikan dalam bentuk laporan Pimpinan DPR kepada Presiden Jokowi. "Termasuk juga pandangan dari fraksi-fraksi, semua kita sampaikan ke Presiden," ujar Agus.