Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan membuat parlemen terbelah. Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat menyebutnya sebagai bentuk ketidakdewasaan berdemokrasi dan melanggar konstitusi.
"Semua rusak nanti. Bayangkan saja kalau nanti ada lagi yang membuat pemerintah tandingan," ujar Aburizal saat ditemui usai menghadiri Muktamar PPP versi Suryadharma Ali di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).
Sementara Prabowo menyebut pemikiran soal adanya pimpinan tandingan seharusnya tidak ada. "Pikiran-pikiran seperti itu merugikan bangsa," ucap Prabowo tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menambahkan, sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih ia mengimbau kubu PDIP di DPR agar benar-benar memperbaiki langkahnya. Sejak awal, katanya, ia memberi pengakuan dan dukungan pada pemerintah Joko Widodo, rivalnya saat pemilihan presiden Juli lalu.
"Dalam demokrasi ada yang diberi mandat eksekutif dan ada pula yang legislatif," kata Prabowo.
Disinggung soal koalisinya yang menguasai legislatif, Prabowo menganggap itu sebagai suatu hal yang positif. "Legislatif yang kuat itu adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat," katanya. "Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya. Kita berpikir positif, tidak mau zero sum game. Kita tidak mau menang atau kalah. Kita mau kebersamaan dan kebaikan."
Seperti diketahui kubu Prabowo menyapu bersih kursi pimpinan komisi di parlemen. Ketidakhadiran kubu PDIP dalam rapat penetapan pimpinan pun tak digubris. Ujungnya PDIP pun mengajukan pimpinan tandingan.
Kubu PDIP punya alasan sendiri soal itu. Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP sengaja tidak hadir karena surat untuk pimpinan DPR tak direspons. Padahal, dalam surat itu mereka meminta kubu Prabowo melakukan musyawarah untuk pembagian kursi pimpinan komisi.