Ical Minta DPR Panggil Menkumham soal PPP

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP kubu Ketua Umum Romahurmuziy. Untuk diketahui, PPP kubu Romy ini merapat ke Koalisi Indonesia Hebat, sedangkan PPP kubu Suryadharma Ali tetap di Koalisi Merah Putih. (Baca: Drama Perebutan Kuasa PPP di Balik Kisruh DPR)

Koalisi Merah Putih lantas meminta DPR memanggil Menkumham baru, Yasonna Laoly, yang menandatangani SK tersebut. "Cara-cara seperti ini (keputusan Menkumham) adalah cara-cara otoriter. Di alam demokrasi, ini tidak dibenarkan. DPR harus bisa memanggil menteri yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan," kata Ical pada Muktamar VIII PPP kubu Suryadharma di Jakarta, Kamis (30/10).

Ical yang juga Ketua Presidium Koalisi Merah Putih lantas memerintahkan kadernya di DPR, Azis Syamsuddin, untuk segera memanggil Menteri Yasonna. "Saudara Aziz Syamsuddin itu Ketua Komisi III DPR dari Koalisi Merah Putih, dari Partai Golkar. Tentu yang harus kita lakukan adalah mempertanyakan tentang banyak hal (kepada Yasonna)," kata Ical.

Pilihan Redaksi Suryadharma: Romy Ketum PPP, yang Benar Saja! Menteri Yasonna Pasang Badan untuk PPP Romy Drama Perebutan Kuasa PPP di Balik Kisruh DPR Suharso Minta Partai Lain Tak Intervensi PPP

Instruksi Ical terhadap Aziz adalah untuk mempertanyakan SK Menkumham terkait PPP yang keluar begitu singkat, hanya sehari setelah Yasonna dilantik menjadi menteri. Menurut Ical, DPR berhak tahu alasan mengapa Menkumham mengakui keputusan Muktamar PPP kubu Romy sebagai agenda partai yang sah.

Sebelumnya, Rabu (29/10), Yasonna menyatakan keputusannya soal PPP diambil berdasar aturan hukum. "Jika ada yang tidak sepakat, saya siap digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya siap mengambil tanggung jawab atas keputusan itu,” kata Yasonna. (Baca: Menteri Yasonna Pasang Badang untuk PPP Romy)

Baca selengkapnya soal kisruh PPP: Skandal "Guling Meja" PPP