Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat siap berkoordinasi dengan para legislator Koalisi Indonesia Hebat untuk mencari jalan keluar atas perselisihan yang terjadi di parlemen. Kisruh di DPR menyebabkan KIH menetapkan pimpinan DPR sementara sebagai tandingan atas pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan DPR tandingan tidak serta-merta membuat pintu komunikasi pimpinan DPR dengan KIH tertutup. “Kami selalu membuka diri dan berkoordinasi dengan teman-teman yang belum masuk ke dalam komisi,” kata dia usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).
Dalam pemilihan pimpinan komisi-komisi yang berlangsung pekan lalu, kubu PDIP tidak mendapat jatah satu kursi pun. KIH tidak menghadiri rapat penetapan pimpinan komisi dengan alasan pimpinan DPR tidak merespons permintaan mereka untuk bermusyawarah mengenai pembagian kursi pimpinan komisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini kedua kubu tengah mencari solusi untuk mengakhiri kebuntuan komunikasi di antara mereka. “Namun kami akui kami belum mendapat titik temu,” ujar Agus.
Saat ini, ujar Wakil Ketua Umum Demokrat itu, lini negosiasi telah dibuka, baik antarfraksi maupun antarindividu. Jika pun masih buntu, program-program DPR akan tetap dijalankan.
Agus yakin DPR dapat menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa melibatkan pihak luar, termasuk pemerintah. “Kami yakin hal ini bisa diselesaikan oleh kami sendiri,” ujar ipar Ani Yudhoyono itu.
Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai solusi adalah dengan memekarkan komisi demi menampung para pimpinan komisi dari KIH. “Daftar dulu (jadi anggota komisi), masuk, di sana nanti kita negosiasi. Lewat musyawarah mufakat di komisi, bukan di p[aripurna, sebab di paripurna tidak bisa negosiasi alat kelengkapan dewan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Ia meyakinkan jalan damai bisa ditempuh asal KIH bersedia masuk ke dalam komisi-komisi di DPR dan menyerahkan daftar nama anggota mereka untuk tiap komisi. Fahri bahkan menyatakan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang saat ini masih kurang, bisa saja dijabat oleh perwakilan KIH.