Beda Tipis Berdamai dan Berseteru ala DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan sementara DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, Effendi Simbolon, terlihat emosi. Suaranya bernada tinggi, kontras dengan kata 'damai' yang ia ucapkan sebelum memasuki ruang Badan Musyawaran DPR untuk menggelar sidang paripurna tandingan, Selasa (4/11).

“Damai selalu ada di hati. Tapi pimpinan DPR bersifat kartel dan meninggalkan lima fraksi (KIH) yang memiliki eksistensi. Padahal seharusnya lembaga negara bersifat kolektif kolegial dan mengandalkan musyawarah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu.

Bertolak belakang dengan suasana hati Effendi, politikus senior Pramono Anung tiba di gedung DPR dengan tenang. Seperti biasa, wajah mantan wakil ketua DPR itu tampak kalem. Pram membawa kabar baik. Dua kubu berseteru di DPR, KIH dan koalisi Prabowo, telah menemukan titik temu dan dapat segera berdamai.

“Harus ada yang keras dan lunak. Tidak bisa semuanya keras. Harus ada yang duduk bersama dan berdiskusi dengan lainnya,” kata Pram. Ia bersama Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey telah menggelar lobi intensif dengan Koalisi Merah Putih.

Semalam, kata sepakat tercapai. “Ketika kami duduk bersama tadi malam, itu merupakan finalisasi atas apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Sudah lebih dari 10-15 kali kami melakukan pertemuan,” kata Pram. Lobi semalam dihadiri oleh Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua DPR Setya Novanto, dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Meski Pram membawa kabar baik, sikap keras masih ditunjukkan oleh pimpinan sementara DPR versi KIH, termasuk ketika mengomentari bagaimana hubungan pemerintah Jokowi dengan DPR yang terbelah ke depannya.

“Silakan Pak Jokowi berpikir sendiri. Jangan ego pemerintahannya mengabaikan apa yang kami rasakan. Secara kasat mata, persoalannya tidak sederhana,” kata Effendi Simbolon.

Dengan intonasi lebih halus, pimpinan sementara DPR lainnya, Iza Fauziyah dari PKB, menyatakan yakin pemerintah akan bersikap bijak. “Biarkan (konflik) ini diselesaikan DPR sendiri,” ujarnya.

Ida juga yakin pemerintah akan mengkaji ulang apakah penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan versi Koalisi Merah Putih telah sah atau tidak. “Saya kira pemerintah akan sependapat bahwa dalam berdemokrasi, DPR harus mengikut Tata Tertib yang ada,” kata dia.

Pilihan Redaksi Demokrat Tawarkan Solusi Damai ke Kubu PDIP Sindiran untuk Kubu PDIP di Paripurna KMP Pemerintah Minta DPR Segera Bersatu Paripurna Kembar di Gedung Wakil Rakyat

Seperti diketahui, pimpinan DPR sementara dan paripurna tandingan yang digelar KIH merupakan akibat dari dikuasainya seluruh kursi pimpinan komisi oleh koalisi Prabowo. Pimpinan DPR mengesahkan pimpinan komisi-komisi tanpa kehadiran satu pun fraksi dari KIH –yang memilih tidak hadir karena permohonan mereka untuk bermusyawarah tidak direspons pimpinan DPR.

Meski demikian, kabar baik kini perlahan berembus di Senayan. Pernyataan Pram bahwa sudah ada titik temu antara dua kubu dikuatkan oleh legislator PDIP Aria Bima. Siang ini ia bertemu Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan untuk membahas tawaran solusi damai yang disodorkan Demokrat.

“Demokrat punya rumusan cukup bagus. Kemandekan di DPR tak bisa diteruskan,” ujar Aria usai paripurna tandingan. Menurutnya, solusi Demokrat ini telah disetujui PAN dan Gerindra. PAN adalah salah satu partai anggota koalisi Prabowo yang semalam menggelar lobi dengan Pram.

“Di kuping saya nih Pak Prabowo ngomong 40-60,” kata Aria. '40-60' yang ia maksud ialah komposisi kursi pimpinan komisi, yakni 40 persen untuk Koalisi Indonesia Hebat dan 60 persen untuk Koalisi Merah Putih.

Komposisi tersebut dapat dicapai dengan pemilihan ulang pimpinan komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lain. “Kocok ulang. Itu opsi yang tidak berlebihan. Menurut saya itu jalan keluar paling bagus, sebab DPR lembaga politik,” ujar Aria.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengisyaratkan kubunya akan mengakomodasi perwakilan KIH di dalam kursi pimpinan komisi. Caranya, dengan menambah komisi di DPR. Komisi yang saat ini berjumlah 11 bisa dimekarkan maksimal hingga 14 komisi.

Walau kemarin Fahri telah melunakkan sikapnya, hari ini dia kembali melontarkan kalimat bernada keras ketika berkomentar mengenai paripurna tandingan oleh KIH. Ia menyatakan tak peduli dengan paripurna tersebut, dan pimpinan DPR akan segera memanggil menteri-menteri secapatnya agar komisi-komisi di DPR dapat segera bekerja.

“Paripurna tandingan terserah mereka (KIH). Toh rapat tersebut tidak menghasilkan apa-apa,” ujar Wasekjen PKS itu.

Terlihat jelas betapa hati para legislator terbelah antara keinginan untuk berdamai atau berkeras. Namun seperti yang dikatakan Aria Bima dan Pramono Anung, perselisihan dan kebuntuan di parlemen tidak bisa diteruskan lebih lama lagi. Rakyat menanti kerja DPR.