Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 sudah dimulai. Namun dua kubu besar di parlemen yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saling berseteru dengan sama-sama menggelar paripurna.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman dalam paripurna versi KMP meminta agar pimpinan DPR yang dipilih sesuai dengan mekanisme tata tertib yang sah menjelaskan terkait hadirnya DPR tandingan kubu KIH. Beny berharap pimpinan DPR yang dipimpin Setya Novanto menjelaskan sikap mosi tidak percaya yang diklaim sebagian anggota DPR yang tergabung di KIH.
“Saya ingin pimpinan menjelaskan soal mosi tidak percaya, dan mengambil sikap tegas. Sebab pimpinan merupakan pimpinan yang dipilih sesuai sistem dan mekanisme,” kata Benny dalam rapat paripurna di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ruhut Sitompul, anggota Fraksi Partai Demokrat mengatakan DPR yang legal harus segera bekerja dan merangkul DPR tandingan KIH. Menurutnya, drama yang terjadi di Senayan menjadi preseden buruk 560 anggota dewan di hadapan masyarakat. “Yang di luar (KIH) tidak legal. Saya mohon, pimpinan ajak mereka. Kita membawa nama rakyat, tapi kita membodoh-bodohi rakyat. Kita negara hukum,” tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa jika tidak segera disudahi, sangat mungkin semua tugas dan fungsi DPR bakal terbengkalai. Tak hanya itu, sorotan publik akan mengarah pada lembaga legislatif, yang hanya bisa ribut dan mendapatkan gaji buta setiap bulannya. “Kita tak mau terima gaji buta. Biar kita bisa berkumpul lagi 560 orang. Rangkul mereka,” ujar Ruhut.