Tarif Angkutan Umum dan Ojek Naik 100 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter langsung diresponse pemilik angkutan umum dengan menaikkan tarif sampai 100 persen. Tarif angkutan umum baru itu mulai berlaku hari ini meskipun Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) belum memutuskan kenaikan tarif angkutan umum.

Dari pantauan CNN Indonesia, tarif angkutan umum di Kota Bogor yang semula Rp 2.500 naik menjadi Rp 4.000 per penumpang untuk satu rute perjalanan jarak jauh. Sementara untuk jarak dekat naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 per penumpang.

Pemberlakuan tarif tidak hanya dikutip oleh supir angkutan umum tetapi juga oleh penyedia layanan antar sepeda motor atau ojek. Untuk menikmati perjalanan dengan kendaraan roda dua dari Jalan Taman Cimanggu sampai Stasiun Bogor yang berjarak kurang lebih 500 meter, dikenakan biaya Rp 20,000 naik Rp 5,000 dari tarif biasanya.

Pilihan Redaksi Anggaran Infrastruktur Masih Defisit Rp 85 T Netizen Kecam Kenaikan Harga BBM 25 Juta PKL Serempak Naikkan Harga Jual

Meskipun tarif angkutan umum dan ojek di Bogor sudah mulai naik, Wawan salah satu tukang ojek yang biasa beroperasi di Stasiun Gondangdia, Jakarta mengaku tidak akan terlalu tinggi menaikkan tarif jasa ojek yang disediakannya.

"Wajar lah harga bensin naik, di luar negeri saja harganya sudah jauh lebih mahal," kata Wawan, Selasa (18/11). Hari ini, Wawan mengaku juga belum menaikkan tarif jasa ojeknya. Untuk mengantarkan penumpang dari Stasiun Gondangdia sampai ke Kantor Provinsi DKI Jakarta atau Balaikota dengan jarak sekitar 300 meter, dia masih tetap mengutip Rp 10.000.

Sebelumnya, Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena Soerbakti sendiri mengaku Musyawarah Kerja Nasional DPP Organda lebih memilih untuk melakukan aksi mogok nasional mulai Rabu (19/11) pukul 00.00 WIB dan tidak mengeluarkan daftar tarif angkutan umum terbaru sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah.

"Instruksi penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang hingga Marauke. Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat," kata Eka kepada CNN Indonesia, Selasa (18/11).

Menurut Eka, Organda telah menginformasikan kebijakan organisasi untuk meminta anggotanya melakukan mogok nasional kepada sejumlah menteri terkait yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.