Anggaran Infrastruktur Masih Defisit Rp 85 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter mulai tadi malam (17/11) diyakini mampu menghemat dana subsidi sekitar Rp 100 triliun. Namun, penghematan itu ternyata belum dapat menutupi kebutuhan pendanaan infrastruktur yang akan dibangun mulai tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan, sepanjang 2015 pemerintah membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp 236,63 triliun. Angka tersebut muncul dari usulan 10 kementerian/lembaga pemerintah yang memang memiliki tugas untuk membangun infrastruktur seperti Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, serta badan dan lembaga lain.

"Tetapi APBN kita hanya bisa mendanai sekitar Rp 150,99 triliun tahun depan, jadi masih ada gap sekitar Rp 85,72 triliun untuk membangun infrastruktur," kata Andrinof di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (17/11) malam.

Kebutuhan dana terbesar berasal dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total dana yang dibutuhkan instansi yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadi Mulyono tersebut mencapai Rp 135,48 triliun atau 57,25 persen dari total kebutuhan. Posisi kedua ditempati Kementerian Perhubungan yang membutuhkan dana sebesar Rp 72,32 triliun, diikuti oleh Kementerian ESDM Rp 16,84 triliun. Sisa Rp 11,99 triliun lainnya tersebar ke kementerian/lembaga lainnya.

Andrinof menjelaskan, meskipun pemerintah sudah mampu menghemat subsidi BBM tetapi tidak seluruh dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur karena ada program kesejahteraan masyarakat yang juga harus dibiayai pemerintah.

"Memang subsidi akan dialihkan dari sektor konsumtif menjadi produktif tetapi tolong dipahami, tidak semuanya bisa menutupi kebutuhan infrastruktur. Tetap ada gap yang harus diupayakan pendanaannya oleh pemerintah," ujar Andrinof. Pemerintah menurutnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menaikkan harga BBM yang dapat menghemat subsidi karena program infrastruktur tersebut sudah harus berjalan awal tahun depan.