"Ya, di Bandung. Dan telah disepakati di Komisi A," kata Nurul Arifin, Wasekjen Partai Golkar secara singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (19/11).
Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya di Media Center Rapimnas Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, mengatakan keputusan pelaksanaan Munas di Bandung dan percepatannya tidak dianggap melanggar aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tantowi memaparkan, rekomendasi Munas VIII Golkar di Riau pada 2099 lalu, Munas IX seharusnya digelar pada 2015. Namun, rekomendasi itu keluar untuk mengantisipasi bila ada kader Golkar yang bertarung di Pilpres 2014 selama dua putaran. Namun ternyata tak ada kader Golkar yang bertarung di Pilpres 2014.
Hasil kesepakatan di Komisi A ihwal percepatan Munas dan tempat pelaksanaannya itu masih harus disepakati lagi melalui rapat pleno Rapimnas yang digelar malam ini.
Keputusan mempercepat Munas ini tiba-tiba berubah drastis. Sebelumnya DPP Partai Golkar menginginkan Munas pada Januari 2015, namun belakangan DPP menginginkan Munas dipercepat. Adanya dugaan percepatan Munas untuk melanggengkan Ical agar bisa kembali terpilih menjadi ketua umum, dibantah oleh Tantowi. "Tidak ada pihak yang diuntungkan," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ical mengklaim didukung oleh separuh lebih pemilik suara peserta Munas, yang bisa melanggengkannya kembali memimpin Golkar untuk lima tahun ke depan.