ICW: Menteri Bisa Twitter-an, Isi LHKPN Tidak Bisa

Jakarta, CNN Indonesia -- Selain menuntut pemerintahan Joko Widodo untuk menjelaskan alasan pengangkatan Jaksa Agung HM. Prasetyo, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mendorong pemerintah dalam dua hal lain.

"Satu. Apakah semua menteri itu sudah mundur dari jabatan kepentingan lainnya?" tegas Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, setelah menggelar jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Kamis (20/11).

Di samping itu, ICW juga mendesak para menteri untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ciri khas Jokowi untuk blusukan disebut Emerson dapat menjadi salah satu caranya.

"Gue suka cara Jokowi blusukan. Kenapa dia ngga blusukan tiap Sabtu atau Minggu? Tarikin tuh semua LHKPN dari menteri-menteri," katanya.

Emerson melihat kejanggalan ketika melihat banyak menteri belum menyerahkan LHKPN dengan berbagai alasan. Dengan nada kelakar, Emerson berkata, "Menteri sanggup Twitter-an, tapi ngisi LHKPN kaga. Menteri sanggup ke Sukamiskin, tapi ngisi LHKPN belum."

Emerson menganggap pemerintah harus serius menindak masalah ini. "Presiden juga harus tegas. Kalau presidennya saja seperti menganggap itu sesuatu yang kecil, padahal itu indikator kecil apakah menteri itu punya komitmen," pungkas Emerson.