Jokowi Diminta Tak Pilih Budi Gunawan Jadi Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menyaksikan pelantikan Jaksa Agung M Prasetyo yang terlihat dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak menghiraukan latar belakangnya sebagai politisi, KontraS menilai Presiden Joko Widodo akan melakukan cara yang sama dalam menentukan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru.

Wakil Koordinator KontraS Krisbiantoro menilai proses pemilihan Jaksa Agung M Prasetyo dilakukan dengan proses yang tidak jelas. "Pengalaman dari dipilihnya Jaksa Agung beberapa hari lalu, sepertinya sangat mungkin standar yang sama akan digunakan lagi untuk memilih Kapolri. Pak Jokowi menggunakan proses tertutup dengan standar yang tidak jelas," kata Kris kepada CNN Indonesia, Minggu (23/11).

Pilihan Redaksi KontraS: Kapolri Baru Harus Berani Usut Hendropriyono Ada Calon Kapolri Berlatar Belakang Intelijen TNI-Polisi Bentrok, Kapolri Terbang ke Batam

Meski Presiden memiliki hak prerogatif, menurut Kris, kala itu seharusnya Jokowi mempertimbangkan banyak hal sebelum menujuk M Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Selain itu, Jokowi juga tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui visi-misi Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

"Prasetyo itu prestasinya tidak jelas. Dasar pemilihannya tidak jelas, visi-misinya apa masyarakat juga tidak tahu. Kalau lembaga hukum diisi orang yang tidak jelas, maka wajah penegakan hukum ke depan juga akan tidak jelas," kata dia.

KontraS menambahkan, begitu pun dengan kemungkinan dipilihnya nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Budi, yang belakangan disebut-sebut sebagai salah satu calon Kapolri, dinilai KontraS sebagai kandidat yang tidak tepat. 

"Catatan untuk Komjen Pol Budi Gunawan, dia itu kan sudah pernah disebut-sebut terlibat dengan rekening gendut. Kami khawatir orang-orang seperti Budi Gunawan nantinya terpilih. Meski dia belum pernah dibawa ke pengadilan, tapi sebaiknya Jokowi mendengarkan masukan dari pihak lain," ujar Kris.

Untuk diketahui, Budi Gunawan dulu juga sempat disebut-sebut menjadi salah satu calon menteri Jokowi. Namun menurut Jusuf Kalla, dia memang menolak untuk masuk kabinet. Budi merupakan ajudan Megawati Soekarnoputri saat Ketua Umum PDIP itu menjabat presiden. Budi yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri pernah menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.

Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi Presiden RI periode 2001-2005. Kepala Lemdikpol Polri ini pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, di antaranya sebagai Kapolda Jambi dan Bali.

Salah satu poin yang disoroti KontraS terkait pemilihan Kapolri adalah terkait masalah hukum di tengah masyarakat. Menurut KontraS, polisi kadang melakukan pembiaran. "Polisi sering merasa konflik horizontal tidak bisa dilindungi. Padahal harus sama-sama dilindungi. Polisi itu harus netral dan aparat penegak hukum harus jadi pelindung massa, bukan sebaliknya," ujar Kris.

Oleh sebab itu KontraS berharap sosok pemimpin Polri harus berani membuat kebijakan yang bisa dijadikan pegangan anggota Polri ketika mereka menghadapi persoalan apapun, di manapun. "Kapolri harus punya kebijakan yang tegas, bukan keras," kata Kris.