Lamhot Sinaga: Munas Golkar Belum Dapat Izin

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski santer disebut-sebut Musyawarah Nasional Golkar akan diadakan di Bali, rupanya partai itu belum mengantongi izin pemerintah
menyelenggarakan hajatan itu hingga kini. Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Golkar Lamhot Sinaga mengatakan sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan Munas IX di Bali.

Menurutnya, izin itu tentu belum dapat dikeluarkan oleh pemerintah karena panitia munasnya saja baru akan dibentuk melalui rapat pleno sore ini. "Kalau ada informasi beredar bahwa pemerintah mengeluarkan izin, sementara panitianya saja belum ada. Maka informasi tersebut menyesatkan," ujar Lamhot di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (24/11).

Pemerintah dan kepolisian, kata Lamhot, pasti berhati-hati memberikan izin pelaksanaan Munas IX Golkar ini. Soalnya, potensi konflik dari internal partai beringin disinyalir bakal menguat dan bisa melebar. Apalagi ada tuduhan ke Aburizal Bakrie yang dinilai melanggar konstitusi dalam mempersiapkan ajang tertinggi partai beringin itu.

Kontroversi yang merebak antara lain soal penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Munas. Usulan tempat di Bali, kata Lamhot, juga riskan. Jika terjadi konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan Munas Golkar, maka kata Lamhot, tak mustahil Bali akan mendapat travel warning. "Kita tidak mau kejadian seperti itu," ujar Lamhot yang juga juru bicara Tim Pemenangan Agung Laksono.

Diketahui, Munas IX Golkar sedianya digelar pada 8 Oktober 2014 jika merujuk hasil Munas VIII tahun 2009. Pelaksanaan Munas IX dapat diundur menjadi Januari 2015 sesuai rekomendasi dari Munas sebelumnya yang digelar di Pekanbaru. Namun, dalam Rapimnas VII di Yogyakarta November lalu, mayoritas pengurus DPD Tingkat I dan organisasi sayap Golkar sepakat memajukan kembali Munas IX ke 30 November, dan tempatnya diusulkan di Bandung, Jawa Barat.