Hal itu dilontarkannya dalam rangka upaya pemerintah DKI Jakarta menghemat biaya anggaran dengan menghentikan pembelian mobil dinas pejabat.
"Kami sudah putuskan tidak lagi membeli mobil dinas pejabat," kata pria yang akrab dipanggil Ahok ini kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mobilisasi pegawai dinas, Ahok mengatakan pihaknya akan menyewa mobil dari perusahaan rental.
Sementara itu, untuk pejabat yang memutuskan untuk menggunakan kendaraan umum alih-alih mobil dinas pemerintah, pemerintah akan memberikan kompensasi uang tunai.
"Ya sederhana saja. Kalau misalnya kita menyewa mobil sedan jenis Toyota Corolla untuk pejabat Eselon II, pejabat yang pakai angkot akan dapat duit Rp 9,5 juta," ujar dia.
Sebelumnya, kebijakan penghentian pembelian mobil dinas pejabat rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2014 lalu. Namun, kebijakan tersebut ditunda hingga saat ini.
"Kita akan segera terapkan begitu segala sesuatunya siap," kata dia.
Kebijakan penghentian pembelian mobil dinas pejabat tersebut, katanya, bisa menghemat anggaran pemerintah hingga Rp 250 miliar.