MUNAS GOLKAR
Menkopolhukam Ngambek, Enggan Urusi Lagi Munas Golkar
CNN Indonesia
Sabtu, 29 Nov 2014 16:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan banyak pihak yang tidak tahu terima kasih atas imbauan pelarangan penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Mulai saat ini, dia tidak akan ikut campur lagi dengan persoalan semacam Munas Golkar.
Tedjo juga menyayangkan pernyataan sejumlah legislator yang terkesan meremehkan dirinya, "Mestinya mengucapkan terima kasih, tapi malah dituduh berbagai hal," kata Tedjo di Istana Bogor, Jum'at (28/11) petang.
Mantan politisi partai NasDem ini menegaskan, larangan pemberian izin kepolisian pada Munas Golkar bukanlah bentuk intervensi. Apa yang disampaikannya saat itu adalah pernyataan dirinya sebagai bagian dari pemerintah yang harus memikirkan dan menjamin keamanan nasional, bukan sebagai kader partai politik tertentu. Namun tindakannya tersebut justru dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap kader Golkar.
Karena itu, mantan Kepala Staf Angkatan laut (KSAL) ini menyatakan tidak akan mengomentari penyelenggaraan Munas di Golkar pada hari minggu mendatang (30/11). "Saya sudah beri tahu di depan ada lubang, kalau masih mau loncat ya terserah," katanya.
Menurut Tedjo, yang jadi pertimbangan pemerintah lebih pada keamanan di luar arena Munas yang akan berpengaruh pada keamanan warga sekitar. "Saya tidak akan ikut campur lagi, kalau didenger ya syukur tidak juga terserah," ujar Tedjo.
Sebelumnya, tanggapan sinis datang dari para politisi atas permintaan Tedjo pada kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin untuk Munas Golkar. Wakil Ketua DPR asal Gerindra Fadli Zon misalnya menilai Tedjo bertindak amatir dan bodoh. Sementara politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai Tedjo memperkeruh konflik di tubuh Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad juga ikut angkat bicara. Pernyataan Tedjo dinilai Fadel sebagai bentuk intervensi karena Tedjo berasal dari partai politik lain. "Karena Menkopolkam dari NasDem, partai pecahan Golkar,” kata Fadel. Sementara Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin menyayangkan kebijakan Tedjo yang dinilainya memanas-manasi kisruh internal Golkar.
Tedjo juga menyayangkan pernyataan sejumlah legislator yang terkesan meremehkan dirinya, "Mestinya mengucapkan terima kasih, tapi malah dituduh berbagai hal," kata Tedjo di Istana Bogor, Jum'at (28/11) petang.
Mantan politisi partai NasDem ini menegaskan, larangan pemberian izin kepolisian pada Munas Golkar bukanlah bentuk intervensi. Apa yang disampaikannya saat itu adalah pernyataan dirinya sebagai bagian dari pemerintah yang harus memikirkan dan menjamin keamanan nasional, bukan sebagai kader partai politik tertentu. Namun tindakannya tersebut justru dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap kader Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tedjo, yang jadi pertimbangan pemerintah lebih pada keamanan di luar arena Munas yang akan berpengaruh pada keamanan warga sekitar. "Saya tidak akan ikut campur lagi, kalau didenger ya syukur tidak juga terserah," ujar Tedjo.
Sebelumnya, tanggapan sinis datang dari para politisi atas permintaan Tedjo pada kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin untuk Munas Golkar. Wakil Ketua DPR asal Gerindra Fadli Zon misalnya menilai Tedjo bertindak amatir dan bodoh. Sementara politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai Tedjo memperkeruh konflik di tubuh Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad juga ikut angkat bicara. Pernyataan Tedjo dinilai Fadel sebagai bentuk intervensi karena Tedjo berasal dari partai politik lain. "Karena Menkopolkam dari NasDem, partai pecahan Golkar,” kata Fadel. Sementara Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin menyayangkan kebijakan Tedjo yang dinilainya memanas-manasi kisruh internal Golkar.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK