Samad Tak Masalah KPK Tanpa Satu Pimpinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan tidak akan berjumlah lima orang per 10 Desember mendatang. Ketua KPK Abraham Samad menanggapi dingin kemungkinan tersebut.

"Empat orang saja tidak masalah, kami bekerja dengan maksimal," ujarnya saat menghadiri rapat dengan Komisi Hukum DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (1/12).

Pilihan Redaksi DPR Dianggap Biang Kerok Tertundanya Pemilihan Capim KPK DPR Berpotensi Munculkan Dua Versi Pimpinan KPK DPR Tak Pilih Calon Pimpinan KPK untuk Irit Anggaran Dua Calon Pimpinan KPK Masih Tuai Kritikan Pansel Capim KPK Nilai Perppu Jalan Terakhir

Samad membandingkan kerja KPK dengan institusi penegak hukum lain yang tetap bekerja maksimal meski bukan dikomandani oleh lima pimpinan.

"Kepolisian dan Kejaksaan yang begitu besar saja dipimpin hanya oleh satu orang," katanya.

Untuk itu Samad menolak anggapan yang mengatakan satu kursi pimpinan kosong akan menjadi masalah bagi kinerja KPK.

Isu yang berkembang di DPR saat ini adalah dua calon pimpinan KPK yaitu Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata kemungkinan tidak akan dipilih meski nanti mengikuti tes uji kelayakan yang dijadwalkan Rabu mendatang (3/12).

Jika isu tersebut terjadi, pimpinan KPK akan berjumlah empat orang karena masa kerja Busryo Muqoddas berakhir 10 Desember 2014.

Komisi Hukum DPR sebelumnya membuka peluang penundaan pemilihan pimpinan KPK dengan alasan agar pemilihan bersama pimpinan yang habis masa tugasnya pada 2015. Alasan tersebut dikeluarkan untuk melakukan pengiritan anggaran yang dikeluarkan.

Samad mengatakan, posisi KPK saat ini bukanlah untuk menerima atau menolak siapa pimpinan yang nanti terpilih. "Kami tegaskan siapapun yang terpilih nanti pasti bisa bekerja sama," ujarnya.

Samad juga menolak jika Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena tidak sedang dalam keadaan darurat. "(Perppu) sangat berbahaya jika pemerintah menunjuk orang yang mereka inginkan mengisi posisi pimpinan KPK," katanya.

Dia lebih memilih seleksi pimpinan KPK ditunda dan digabung pada 2015 dibanding harus mengeluarkan Perppu. "Kami tidak mau mengeluarkan Perppu tanpa dasar yang kuat," katanya.