Gerindra Lebih Selektif Usai Kadernya Ditangkap KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Fuad Amin Imron pada Selasa (2/12) dini hari. Setelah diselidiki ternyata bekas Bupati Bangkalan, Madura itu, merupakan kader dari Partai Gerindra.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan, Fuad adalah anggota Partai Gerindra. Hanya saja, Fuad terbilang pendatang baru dalam Gerindra. "Sepengetahuan saya dia baru bergabung dengan Gerindra saat pemilihan legislatif 2014," katanya di ruang rapat pansus B DPR RI, Selasa (2/12).

Ahmad mengatakan saat ini Partai Gerindra akan meminta penjelasan pada KPK terkait kejadian Selasa dini hari tersebut. "Ini peristiwa yang tidak baik dan Gerindra akan mengambil sikap sesuai peraturan yang ada," ujar Ahmad.

Selain meminta penjelasan pada KPK, Gerindra juga akan menindak tegas semua anggotanya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ahmad pun mengatakan partai belum tentu akan memberikan bantuan hukum terhadap kadernya yang terbukti korupsi.

"Tentu Gerindra punya lembaga bantuan hukum untuk membantu kader yang bermasalah, tapi untuk kasus ini masih harus dipertimbangkan. Sanksinya pun bisa pemecatan," kata Ahmad.

Sebelumnya, Fuad Amin Imron ditangkap oleh KPK di Madura, Senin dini hari (1/12). Fuad diduga terlibat korupsi pembayaran suplai gas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Fuad ditengarai telah menerima 'jatah' pembayaran suplai gas sejak tahun 2007. Pembayaran tersebut merujuk pada surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh dirinya saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan.

Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 700 juta.

Akibat kasus yang melanda kadernya, Ahmad mengatakan, Gerindra akan lebih selektif dalam melakukan perekrutan calon legislatif baru. "Ini akan jadi pelajaran dalam merekrut caleg baru. Walaupun mereka punya popularitas, tapi integritas harus nomor satu," kata Ahmad.