MUNAS GOLKAR

Bukti Rekaman Jadi Alat Gugatan Kubu Agung Laksono

CNN Indonesia
Selasa, 02 Des 2014 14:05 WIB
Salah satunya adalah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak penyelenggaraan dan hasil dari Munas Bali.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) berjalan bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (belakang) dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12). Kegiatan munas pada hari ketiga itu diisi dengan pandangan umum dari DPD dan ormas Golkar atas laporan pertanggungjawaban pengurus partai yang akan dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum untuk masa bakti 2014-2019. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) melakukan pertemuan tertutup di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, siang ini. Anggota TPPG Agun Gunanjar mengatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang juga masuk dalam TPPG akan hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hari ini kita rapat tertutup jam 12.30 di Sultan. Pak Agung Laksono juga datang," ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).

Ia menjelaskan pertemuan tersebut akan membicarakan langkah selanjutnya yang akan mereka ambil menanggapi diselenggarakannya Musyawarah Nasional IX di Bali sejak Ahad (30/11) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satunya adalah untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak penyelenggaraan dan hasil dari Munas Bali dengan mengantongi bukti rekaman pembicaraan Ketua Steering Committee Nurdin Halid dengan para pemilik suara di tingkat dewan pimpinan daerah.

Agun mengaku tidak kaget dengan adanya temuan tersebut. Ia sudah mengendus adanya transaksional yang terjadi jelang Munas Bali.

"Kami sejak awal memantau temuan-temuan yang terjadi di Bali ini soal rekaman Nurdin Halid menggambarkan skenario jahat," tuturnya.

Bukan hanya itu, tutur Agung, pertemuan tersebut juga akan membahas rencana akan dilayangkannya laporan ke Kemenkumham untuk tidak melegalkan hasil Munas Bali.

"Ini untuk lapor ke pemerintah sebagai betuk tindak lanjut Munas di Bali. Penyelenggaraannya aja enggak sah. Gimana hasilnya bisa sah? Enggak terbuka, enggak melalui pleno. Lihat perkembangan yang ada Munas di Bali ini munas yang sudah diskenariokan," kata Agun menegaskan.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER