Daerah Menjadi Ladang Korupsi Lingkungan Hidup

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana untuk memperketat pengawasan di bidang sektor lingkungan hidup menyusul banyaknya kasus korupsi terjadi di daerah.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan saat ini terdapat banyaknya transaksi mencurigakan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan kepala daerah.

"Kami akan fokus menjaga kemungkinan ekstraksi atau eksploitasi sumber daya alam di mana kita melihat ada kecenderungan kerjasama antara penguasa hitam dan pengusaha hitam," kata Agus usai peluncuran Corruption Perception Index 2014 di Jakarta, Rabu (3/12).  

Pilihan Redaksi Relasi Bupati, Pilkada dan Korupsi Hutan Jokowi Perintahkan Moratorium Izin Guna Hutan KPK Minta Menteri Tertibkan Izin Usaha Lahan Izin Pemanfaatan Hutan Jadi Celah Korupsi

Agus mengatakan adanya kerjasama antara penguasa dan pengusaha hitam yang melakukan investasi di bidang lingkungan hidup hanya akan berdampak pada kerusakan lingkungan. "Akibatnya yang timbul bukan kemakmuran rakyat," ujar Agus.

Lebih jauh lagi, Agus mengatakan isu korupsi dan pencucian uang merupakan isu sentral yang hanya akan menyisakan kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial. Pihaknya menilai lingkungan hidup harus dijaga untuk rakyat bukan diesktrak untuk kekuasaan.

Agus juga menyampaikan tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang dalam sektor lingkungan hidup berpeluang menghasilkan transaksi dengan nilai sangat besar. "Angkanya fantastis. Bisa sampai ratusan miliar," ujar Agus.

Sebelumnya, pada Selasa (2/12) Ketua PPATK mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan Agung untuk membahas beberapa hal, salah satunya tentang tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada sektor lingkungan hidup.