"Baru akan masa sidang Januari dilakukan. Masih ada waktu 10 Januari untuk melakukan komunikasi politik untuk arahan di DPR," tutur bekas Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut ahli kajian strategis itu, arahan yang akan diberikan Jokowi intinya tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakilnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (Ical) menginstruksikan partainya dan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk memperkuat posisi koalisinya dengan menguasai posisi kepala daerah.
Langkah yang diambil KMP yakni dengan membatalkan Perppu Pilkada dan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).