Menkopolhukam: Soal Perppu Jangan Sampai Ganggu Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Perppu Pilkada akan mulai dibahas di DPR pada Januari 2015, usai reses panjang akhir tahun para wakil rakyat. Pembahasan kemungkinan bakal alot karena Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional mereka di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12), menyatakan menolak Perppu Pilkada.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno berharap perbedaan pendapat soal Perppu Pilkada tak berdampak pada pemerintah. “Jangan sampai keputusan-keputusan yang dihasilkan mengganggu jalannya pemerintahan,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).

Pilihan Redaksi Golkar Gugat Perppu Pilkada yang Dibuat SBY Golkar Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Siap Bertarung PDIP Dukung Demokrat Loloskan Perppu Pilkada di DPR SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu

Nantinya, ujar Tedjo, pasti ada pembicaraan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat terkait Perppu Pilkada. Tedjo berharap KMP dan KIH dapat bersatu untuk mendukung sekaligus mengawasi pemerintahan.

Tedjo belum berkomunikasi dengan para petinggi partai politik KMP maupun KIH soal Perppu Pilkada. “Tapi saya dan pemimpin partai politik, baik dari KIH dan KMI, sudah bertemu,” kata pria kelahiran 1952 itu.

Dalam pertemuan antara Tedjo dan para pemimpin partai itu, kedua kubu sepakat untuk mendukung tugas-tugas pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, Golkar menolak Perppu Pilkada karena ingin mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Pilkada tak langsung ini menguntungkan Golkar karena mereka bisa menguasai banyak posisi kepala daerah.

Selaras dengan tujuan Golkar menguasai kursi kepala daerah di Indonesia, partai beringin itu juga mengusulkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk memperkuat posisi DPRD.

Hingga saat ini, ujar Menkopolhukam, Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan sikap apapun terkait instruksi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kepada kadernya untuk menolak Perppu Pilkada.

“Itu ranah pembicaraan komunitas politik. Pemerintah belum memberikan keputusan apa-apa,” kata Tedjo.

Perppu Pilkada diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir pemerintahannya untuk membatalkan UU Pilkada yang saat itu telah disetujui DPR periode 2009-2014 lewat voting di rapat paripurna. UU Pilkada membuat rakyat kehilangan hak untuk memilih langsung kepala daerah mereka, sehingga menuai gelombang protes di berbagai daerah. Melihat kondisi itu, SBY menganggap Perppu mendesak untuk dikeluarkan. (Baca: Menimbang-nimbang Perppu Pilkada).