KPK Menilai Kementerian Susi Baik Soal Pelayanan Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain, mengapresiasi integritas yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Zulkarnain, kementerian yang dikepalai oleh Susi Pudjiastuti ini mempunyai indikator kebaikan pelayanan publik.

Pilihan Redaksi Fotonya Jadi Bahan Bercanda, Menteri Susi Tertawa Santai Delapan Kapal Jadi Korban Moratorium Menteri Susi Pudjiastuti Sering Dipaksa Lembur, Menteri Susi Janji Tambah Gaji Pegawai Protes Jokowi, Susi Pudjiastuti Ajak Dua Menteri Bersekongkol Desember, Menteri Susi Hanguskan Izin 82 Kapal Ikan

Sejak 2007, KPK telah melakukan survei pelayanan publik dalam kementerian dan lembaga di Indonesia. Menurut Zulkarnain, dari 18 indikator yang ada, KKP mendapat predikat baik.

"Saya rasa semua kementerian harus belajar dari KKP," ujar Zulkarnain saat memberikan sambutan perayaan Hari Anti-Korupsi Sedunia di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (5/12).

Salah satu indikator yang dimaksudkan Zulkarnain adalah pengendalian gratifikasi. "KPK melihat Kementerian Kelautan sudah melakukan usaha dengan baik dalam hal ini," ungkapnya.

Zulkarnain kemudian menyebutkan, beberapa kebijakan Susi yang sangat diapresiasi oleh lembaganya. "Kebijakan moratorium kapal asing, penangkapan kapal ikan, semuanya berlandaskan pada pemanfaatan kekayaan laut," ucapnya.

Mendengar pemaparan Zulkarnain, Susi mengaku kaget KPK memperhatikan gerak-gerik kementeriannya. "Saya tidak mengira KPK memperhatikan yang dilakukan kementerian selama lima minggu terakhir. Saya memang berkutat dengan hal itu. Dua minggu saya berada di kantor memikirkan itu," tukasnya.

Kendati demikian, Zulkarnain mendorong KKP untuk terus meningkatkan integritas dan pelayanan publik. Dia pun tak lupa menegaskan pentingnya pencegahan gratifikasi atau pemberian hadiah.

"Sebelum ada pengendalian, harus ada pula panduan. Pejabat mana yang strategis menerima suap termasuk internal, lalu laporkan secara kolektif. KPK siap bekerja sama," jelasnya.

Dengan begitu, pemerintah dapat mencegah terjadinya korupsi. Zulkarnain menuturkan bahwa saat ini bukan saatnya lagi pemerintah hanya terpaku pada penindakan terhadap pelaku korupsi, melainkan harus memperhatikan pula aspek pencegahan.

"Jika pemimpin tidak bisa, berarti tidak mampu memimpin. Lebih baik turun dan berikan kesempatan kepada yang memiliki integritas. Tidak terlalu sulit sebenarnya memberantas korupsi," ujar Zulkarnain.