Agung Tegaskan Golkar Keluar dari Koalisi Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Golkar IX di Ancol Jakarta, Agung Laksono langsung menyatakan partainya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Pernyataan itu diteriakannya usai secara resmi terpilih dalam gelaran musyawarah nasional.

Pilihan Redaksi Tak Dukung Siapapun, Yorrys: Yang Penting Golkar Selamat Agung Laksono Terpilih Menjadi Ketua Golkar Versi TPPG Agung Laksono: Ini Bukan Kemenangan Saya, tapi Golkar!

“Dalam rekomendasi munas sudah jelas, Golkar yang sekarang ini akan keluar dari Kalisi Merah Putih," kata Agung kepada wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (8/12).

Menurut Agung mengatakan Golkar bakal keluar dari koalisi besutan Prabowo dan mendukung pemerintah. Namun, lanjut Agung, "Kami nyatakan dukung pemerintahan Jokowi-JK, tapi posisi kami sebagai mitra yang kritis.”

(Baca juga: Nurul: Golkar Sudah Pecah, Tinggal ke Pengadilan)

Di depan puluhan wartawan, Agung mengklaim bahwa Golkar versinya yang benar dan ia benar-benar optimis dengan itu. “Kami memiliki dasar yang kuat,” katanya.

Agung juga menegaskan kubunya siap bertarung dengan kubu Aburizal Bakrie. Mulai dari pengurusan surat keabsahan bahkan sampai pengadilan.

Munas Partai Golkar IX di Jakarta ini merupakan musyawarah tandingan dalam kondisi Paratai Golkar yang terbelah. Sebelumnya, ada munas lain yang sudah diselenggarakan oleh kubu Aburizal Bakrie di Bali, yang dibuka pada 30 November lalu. (Baca juga: Munas Jakarta Dukung Pemerintahan Joko Widodo)

Adanya dua munas yang himpitan waktu, menegaskan ketegangan dan keretakan yang terjadi di tubuh partai berigin. Satu kubu mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie, sedangkan lainnya memilih Agung Laksono sebagai bosnya.

Kubu Aburizal Bakrie tak ambil pusing dengan Musyawarah Nasional tandingan yang digelar kubu Agung Laksono atau Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12).

“Bagi kami, itu ilegal karena Munas yang sah sudah dilakukan di Bali. Dewan Pimpinan Pusat akan menjatuhkan sanksi bagi pengurus atau sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Golkar yang menghadiri Munas ilegal itu,” kata Ketua DPP Golkar Nurul Arifin kepada CNN Indonesia.