Kubu Ical Yakin Kepengurusannya Diakui Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) hari ini akan menyerahkan berkas kepengurusan partainya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kepengurusan dari hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali itu diyakini bakal diakui oleh pemerintah sebagai yang sah.

Pilihan Redaksi Agung Serahkan Rekonsiliasi ke Mekanisme Hukum Berkas Pengurus Golkar TPPG Diserahkan Siang Ini Agung Laksono Terpilih Menjadi Ketua Golkar Versi TPPG Munas Jakarta: Dukung Pemeritahan Joko Widodo

“Hari ini kita mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkumham, pastinya jam berapa saya kurang tahu,” kata politikus Partai Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya, saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin (8/12).

Tantowi yakin pemerintah akan jernih melihat konflik internal Golkar dengan adanya dua kepengurusan saat ini. “Sebenarnya pemerintah cukup melihat aspek legalitasnya dari dua kepengurusan yang ada,” kata Tantowi.

Dari aspek legalitas itu, ujar Tantowi, pemerintah sudah bisa melihat siapa kepengurusan Golkar yang sah, yakni hasil munas yang di Bali. “Pemerintah di sini sedang diuji tapi saya percaya pemerintah akan jernih melihat persoalan ini,” tuturnya.

Ketua DPP Golkar Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini ini menilai tak ada alasan apapun untuk pemerintah mengakui dan mensahkan kepengurusan Golkar hasil munas di Ancol, Jakarta, di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Politikus Golkar lainnya dari kubu Ical, Deding Ishak, mengatakan perdebatan soal munas sebenarnya sudah selesai dengan terselenggaranya munas yang di Bali pada 30 November hingga 4 Oktober lalu. Dengan demikian, menurut Deding, hasil munas yang sah adalah yang di Bali. “Sesuai dengan konstitusi partai,” kata Deding saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad (7/12).

Sementara itu berkas kepengurusan Partai Golkar versi munas di Jakarta yang berakhir Senin dini hari tadi rencananya juga akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin ini. Pagi ini, Golkar di bawah komando Agung mengumumkan susunan kepengurusannya. Pihak Agung juga mengklaim bahwa kepengurusan Golkar hasil munasnya yang sah.