Kalla: Golkar Ical Memang Jualan Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) akan lolos di Dewan Perwakilan Rakyat, meski Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional kubu Aburizal Bakrie (Ical) di Bali merekomendasikan untuk menolak Perppu tersebut.

Menurut Kalla, Perppu Pilkada tak hanya didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. “Selain kubu kami (KIH), ada Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang sudah 70 persen bergabung,” kata dia usai bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/12).

Pilihan Redaksi Usai Bertemu Jokowi, SBY: Kami Kawal Bersama Perppu Pilkada Kalla Yakin Demokrat akan Bergabung dengan KIH Demokrat: Golkar Begitu Mudah Ingkari Komitmen LSI : Tolak Perppu, Golkar Menambah Musuh

SBY menerbitkan Perppu Pilkada di akhir masa pemerintahannya untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang disetujui DPR lewat voting di rapat paripurna. UU Pilkada mencabut hak memilih kepala daerah dari tangan rakyat sehingga menimbulkan protes keras publik. SBY pun menganggap kondisi itu mendesak untuk mengeluarkan Perppu. (Baca: SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu)

Sebelum bertemu Kalla di Kantor Wapres, SBY telah lebih dulu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk membahas Perppu tersebut. “Kebetulan kami punya posisi sama untuk bersama-sama mengawal Perppu sehingga Insya Allah bisa diterima DPR. Seratus persen ada kesesuaian (di antara kami),” kata SBY usai menggelar pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Dari Istana Merdeka, SBY langsung menuju Kantor Wapres menemui Kalla, juga untuk membahas Perppu Pilkada. Seperti Jokowi, Kalla pun menyatakan dukungannya terhadap Peprpu Pilkada yang dikeluarkan SBY.

“Sejak awal tekad kami sama. (Sekarang) Demokrat selaku pemerintahan lama sejalan dengan KIH, saya rasa itu otomotis saja,” ujar Kalla.

Kalla juga tak khawatir dengan keputusan Munas Golkar Bali yang menolak Perppu Pilkada yang pembahasannya akan dimulai di DPR pada Januari 2015. “Golkar Ical itu memang jualannya pilkada lewat DPRD,” kata dia.

Namun, ujar mantan ketua umum Golkar itu, tak perlu cemas. “Dengan kondisi seperti ini (Demokrat bersama KIH), Perppu pasti dapat dukungan 60 persen (anggota DPR),” ujar Kalla.

Golkar menolak Perppu Pilkada karena pilkada tak langsung lewat DPRD menguntungkan partai itu. Mereka jadi bisa merebut banyak jabatan kepala daerah. Selaras dengan tujuan menguasai kursi kepala daerah di Indonesia, Golkar juga mengusulkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk memperkuat posisi DPRD.