Kalla Yakin Demokrat akan Bergabung dengan KIH

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut hangat sinyal merapatnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Hebat pasca Golkar dalam Musyawarah Nasional partai itu di Nusa Dua, Bali, merekomendasikan untuk menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya.

“Untuk kasus Perppu Pilkada, saya yakin Demokrat akan bergabung dengan kami (KIH),” kata Kalla.

Pilihan Redaksi Demokrat: Golkar Begitu Mudah Ingkari Komitmen Tolak RUU Pilkada, Ical Jeblok di Mata Publik PPP Sebut Ical Pengkhianat Soal Perppu Pilkada Demokrat: Golkar Akan Ditinggalkan Bila Tolak Perppu

Kalla merasa instruksi Golkar untuk menolak Perppu Pilkada dalam pembahasan di DPR yang akan dimulai Januari 2015, justru menjadi keuntungan bagi pemerintah. Artinya, pemerintah Jokowi-JK yang didukung KIH berpotensi mendapat satu tambahan mitra lagi, yakni Demokrat yang dikecewakan Golkar. (Baca: Golkar Ingkar Janji, SBY Minta Demokrat Merapat ke PDIP)

Untuk itu Kalla berterima kasih kepada Demokrat yang mendukung penuh Perppu Pilkada. “Ini tentu bentuk dukungan. Negara akan menjadi lebih kuat,” ujar mantan ketua umum Golkar itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengapresiasi konsistensi KIH untuk mengedepankan pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan melalui DPR. (Baca: PDIP Dukung Demokrat Loloskan Perppu Pilkada di DPR)

“Saya senang kalau KIH seperti itu. Mereka benar mendukug penuh, bukan lip sekedar service, karena suara rakyat harus diperjuangkan,” ujar Ibas.

Golkar menolak Perppu Pilkada karena ingin kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Pilkada tak langsung menguntungkan Golkar karena mereka jadi bisa menguasai banyak posisi kepala daerah. Selaras dengan tujuannya meraup banyak kursi kepala daerah, Golkar juga mengusulkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk memperkuat posisi DPRD.

Perppu Pilkada dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang disetujui DPR lewat voting di rapat paripurna. UU Pilkada tersebut mencabut hak memilih kepala daerah dari tangan rakyat, menimbulkan protes keras publik sehingga SBY menganggap ada situasi mendesak untuk mengeluarkan Perppu. (Baca: SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu)