MUNAS GOLKAR

Ruang Islah Golkar Sudah Tertutup

CNN Indonesia
Selasa, 09 Des 2014 08:28 WIB
Munas Partai Golkar yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta, dinilai tak sesuai dengan AD/ART. Mereka yang hadir bukan pemilik suara sah.
Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (kedua dari kiri), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi Ade Komarudin (tengah), Plt. Sekretaris Jenderal Soksi Hakim Kamaruddin (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers di Senayan, Jakarta, Minggu (7/12). Mereka menyatakan penyelenggaraan Munas Golkar versi kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta tidak sah. (CNN Indonesia/Abraham Utama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik Partai Golkar semakin meruncing. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan tidak ada lagi ruang islah antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

Menurutnya, Musyawarah Nasional IX yang digelar kubu Agung di Ancol jelas tidak memenuhi persyaratan dan konstitusi yang berlaku.

"Ini tidak ada ruang islah karena Munas Ancol tidak memenuhi syarat peraturan dan perundang-undangan," ujar Ade di Jakarta, Senin (8/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan salah satu pelanggaran yang dilakukan Munas di Ancol adalah hanya dihadiri oleh segelintir Ketua DPD II Golkar. Itupun mereka yang memegang hak suara secara resmi. Apalagi menurut Ade tidak ada satupun DPD I Golkar yang hadir.

"Yang di Ancol banyak peserta yang sebenarnya tidak berhak menjadi peserta. Mereka yang berhak adalah yang terpilih dalam Musda (musyawarah daerah). Tidak bisa asal cabut pengurus," katanya. karena itu Ade meminta agar kubu Agung menghentikan langkah-langkah yang akan mereka ambil selanjutnya.

Sementara itu Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya berharap kubu Agung dapat bersatu kembali dengan kubu Ical. "Kita masih berharap teman-teman kami yang ada di sana untuk kembali ke rumah besarnya," kata Tantowi.

Proses yang saat ini tengah berjalan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diharapkan Tantowi bisa berjalan dengan lancar. Sebagai wakil dari pemerintah, Kemenkumham diminta untuk benar-benar jernih dalam memberikan keputusan. Tantowi mengapresiasi sikap pemerintah dengan tidak menghadiri Munas di Ancol .

"Bagi kami itu sudah menunjukkan netralitas pemerintah," kata Tantowi.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER