Jakarta, CNN Indonesia -- Ada kejadian menarik di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Jakarta, Selasa (9/12). Sebuah surat yang ditujukan pada kader Partai Golkar ditolak masuk ke wilayah kantor DPP Partai Golkar yang berlokasi di kawasan Slipi itu.
Kejadian tersebut terjadi menjelang siang pukul 10.00 WIB saat seorang kurir pengantar surat membawa surat berwarna hijau ke pintu gerbang kantor DPP Golkar. Selain surat berwarna hijau, kurir tersebut juga membawa tanda terima yang bertuliskan nama "Idrus Marham" di dalamnya.
Melihat nama tersebut salah seorang penjaga yang berasal dari Angkatan Muda Partai Golkar langsung menolak surat tersebut dan meminta kurir tersebut pergi dari kantor DPP Partai Golkar. "Orangnya tidak ada di sini, bawa saja pergi," ujar penjaga yang enggan disebutkan namanya tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendengar usiran tersebut, sang kurir pun terlihat kebingungan dan tak beranjak dari tempatnya berdiri. "Jadi tidak ada ya orangnya?" tanya sang kurir pada satpam yang ikut menjaga pintu gerbang. Tak menjawab pertanyaan sang kurir, satpam tersebut mengambil surat berwarna hijau tersebut dan langsung menandatangani tanda terima yang dibawa sang kurir.
Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, surat tersebut merupakan undangan untuk menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan yang akan digelar Rabu (10/12). Surat tersebut ditujukan pada Idrus Marham yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali.
Melihat satpam mengambil surat undangan tersebut, salah seorang anggota AMPG langsung memintanya untuk mengembalikan surat tersebut. "Kembalikan itu suratnya, tidak ada orangnya di sini. Kalau perlu buang saja," ujarnya pada satpam.
Si satpam yang mengambil undangan tersebut sempat membalas omongan anggota AMPG tersebut sebelum akhirnya pergi ke luar entah untuk melakukan apa. "Kan bisa kita kasih ke stafnya nanti," ujar si satpam.
Sebelumnya sang anggota AMPG tersebut memang menyinggung soal anggota Munas Bali yang tidak diperkenankan masuk ke area kantor DPP Partai Golkar. Dia mengatakan anggota AMPG yang berjaga akan memeriksa identitas siapa pun orang yang mau masuk ke dalam area DPP Partai Golkar.
"Hanya anggota Munas Ancol yang boleh masuk ke sini," kata anggota AMPG tersebut. "Semenjak kongres di Bali digelar, mereka (anggota Munas Bali) tidak pernah terlihat di sini."
Dia mengatakan seluruh anggota AMPG yang ada di kantor DPP Golkar akan melakukan penjagaan selama 24 jam dengan sistem pergantian tiap beberapa jam. "Iya bergantian dan di gerbang ini pasti akan dijaga," ujarnya.
Sebelumnya Partai Golkar terbagi dua setelah kubu Agung Laksono menolak kepemimpinan Aburizal Bakrie yang mereka anggap gagal memajukan Partai Golkar. Mereka pun menolak penyelenggaraan Munas Bali dengan alasan tidak sesuai hasil Rapat Pleno yang digelar beberapa waktu lalu.
Akibat penolakan tersebut Aburizal Bakrie menetapkan 17 orang kader Partai Golkar dipecat dari kepengurusan. 17 orang itu di antaranya adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Agun Gunandjar, hingga Zainuddin Amali. Kelima orang tersebut pada akhirnya membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar dan menyelenggarakan Munas di Ancol pada Sabtu (6/12) hingga Senin (8/12).
Dua kepengurusan Partai Golkar tersebut pun kompak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin (8/12). Menkumham Yasonna Laoly pun terpaksa membentuk tim untuk meneliti kedua laporan tersebut karena masalah yang sedang dihadapi Partai Golkar. "Sedang ada riak-riak yang terjadi maka saya bentuk tim khusus yang berasal dari internal," kata Yasonna Senin (8/12).
Sementara anggota AMPG yang tadi menolak surat dari kurir mengungkapkan untuk apa dia memberikan surat kepada orang yang sudah tidak bekerja lagi di kantor DPP Golkar. "Itu buat Sekjen terdahulu. Saya kembalikan karena dia sudah tidak bekerja di sini lagi," ujarnya sambil berlalu.