Usut Pelanggaran HAM, Jokowi Diminta Blusukan ke BIN

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo alias Jokowi diminta oleh sejumlah pihak untuk terus mengusut kasus pelenggaran HAM, termasuk pembunuhan terhadap pegiat HAM Munir Said Thalib. Mekanismenya, dengan melakukan blusukan ke Badan Intelijen Negara untuk mendapatkan bukti baru dalam kasus tersebut. Selama ini, pengusutan kasus tersebut dinilai macet.

Pilihan Redaksi Imparsial Curiga Lembaga Pemerintah Dalangi Kematian Munir Komnas HAM Minta Jokowi Lanjutkan Tim Pencari Fakta Munir Tak Lapor Bebaskan Pollycarpus, Menteri Yasona Siapkan Sanksi Zen RS Siap Garap Naskah Film tentang Munir

"Jokowi tidak berani blusukan ke BIN mencari dokumen itu (pembunuhan)," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, dalam diskusi catatan akhir tahun "HAM Hari Ini Siapa Bertanggungjawab?" di Cikini, Jakarta, Minggu (14/12).

Pihaknya meyakini ada keterlibatan anggota BIN sebagai dalang intelektual kasus pembunuhan pada 7 September 2004 silam. Namun, selama ini bukti tersebut seakan dimusnahkan oleh BIN.

"Kan ada dokumen penugasan Pollycarpus ke Garuda oleh kantor BIN. Komputer yang digunakan (anggota BIN) Budi Santoso untuk menugaskan Polly, filenya sudah ada," ujar Wakil Koordinator KontraS Chris Biantoro di Cikini, Jakarta, Minggu (14/12). Menurut Chris, Presiden Jokowi punya kewenangan untuk melakukan audit internal kepada BIN.

Saat ini, Pollycarpus Budihadi Prijanto --mantan pilot Garuda Indonesia--- sudah menghirup udara bebas. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat lantaran mendapatkan diskon masa hukuman sebanyak 41 bulan dari total hukumannya.

Sebelumnya, mantan pilot maskapai Garuda Indonesia itu divonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim Mahkamah Agung setelah Peninjauan Kembali (PK) yang kedua diajukan. PK bernomor 133 PK/PID/2011 tersebut diputus pada tanggal 2 Oktober 2013.

"Banyak juga diduga dokumen di BIN soal pelanggaran HAM masa lalu yang lain, itu harus dibuka. Itu sesuai agenda Komisi Kebenaran Rekonsiliasi untuk mengungkapkan kebenaran," ujar Chris.

Hingga saat ini, sederetan pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu masih mandeg di antaranya Talangsari, Trisakti, G30S, Malari, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dan pembunuhan pegiat HAM, Munir.