Jabatan Busyro Habis Hari Ini, Samad Jamin KPK Tak Pincang

Jakarta, CNN Indonesia -- Masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqaddas telah habis per hari ini, Selasa (16/12). Dengan demikian, lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad itu kini hanya berformasikan empat orang komisioner.

"Hari ini, 16 Desember, Pak Busyro sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo saat dikonfirmasi.

Busyro sedianya berpeluang menjabat kembali karena telah resmi direkomendasikan sebagai salah satu kandidat pimpinan KPK. Mantan Ketua Komisi Yudisial itu bersaing dengan Roby Artha Brata.

Pilihan Redaksi Samad Tak Masalah KPK Tanpa Satu Pimpinan Capim KPK: Perlu Dibentuk Dewan Pengawas KPK DPR Reses, Pemilihan Pimpinan KPK Ditunda Tahun Depan

Kekosongan jabatan satu pimpinan KPK saat ini terjadi karena proses seleksi pimpinan yang telah direncanakan dari jauh hari, mandek di tengah jalan. Penyebabnya, DPR yang berwewenang memilih satu dari dua kandidat kini tengah reses. Proses seleksi di DPR terhenti setelah Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua kandidat itu, Busyro dan Roby.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, KPK sedianya harus dipimpin oleh lima orang komisioner. Kekosongan jabatan di tubuh lembaga antirasuah ini tak ayal dipandang sebagai ketimpangan yang berpotensi melemahkan posisi KPK dalam mengambil keputusan.

Meski demikian, KPK menampik bakal pincang tanpa kehadiran Busyro di jajaran kursi pimpinan yang bersifat kolektif-kolegial. Pengambilan keputusan dalam hal pencegahan maupun penindakan korupsi tetap bisa dirumuskan meski KPK hanya dipimpin empat orang.

"Orang-orang pasti menduga bakal ada masalah dengan pengambilan keputusan setelah Pak Busyro lengser. Ini yang perlu saya jelaskan, tidak ada masalah dengan itu," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Samad menekankan, selama ini pengambilan keputusan di KPK tidak pernah menggunakan sistem voting. Sistem kepemimpinan kolektif-kolegial yang diterapkan KPK lebih mengedepankan musyawarah dengan memaparkan alat bukti.

"Yang menggunakan voting itu lembaga politik. Penegak hukum tidak mengenal itu, jadi tidak ada masalah," ujar Samad.

Ia lantas membandingkan pimpinan KPK dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Dua lembaga penegak hukum itu masih bisa mengendalikan kinerjanya meski hanya dipimpin satu orang. Dengan demikian KPK tetap menjalankan tugas dan kewajibannya meski dipimpin empat orang atau bahkan dua orang sekalipun.

"Jangankan tidak ada Pak Busyro, tidak ada Abraham Samad pun KPK tetap bisa berjalan," ujar Samad.