GOLKAR TERBELAH
Agung: Jangan Suruh Kami Akui Produk Nondemokrasi
CNN Indonesia
Selasa, 16 Des 2014 14:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengklaim tak pernah menutup pintu islah. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang meminta Partai Golkar menyelesaikan masalah secara internal dihargai Agung.
"Saya tidak pernah menutup pintu itu (perdamaian), masih tetap terbuka," kata Agung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa (16/12).
Namun jika memang kubu Aburizal Bakrie (Ical) ingin berdamai, ada beberapa poin yang harus dibicarakan. Hal utama yang diharapkan Agung adalah, jangan berharap pihaknya diminta mengakui produk yang didapat dari proses yang tidak demokratis. Maksudnya adalah mengakui Munas Bali yang digelar Ical.
"Jangan paksa kami mengakui keputusan yang diambil secara sepihak, dan jangan paksa kami menjalankan prinsip demokrasi yang tidak baik," kata Agung yang saat Golkar belum terbelah menjabat sebagai wakil ketua umum.
Mantan Menko Kesra ini menambahkan masih ada beberapa hal bersifat prinsip yang harus dibicarakan agar perdamaian bisa terjadi. Tapi intinya menurut Agung adalah jangan sampai hal-hal yang selama ini tidak sesuai dengan aturan dibiarkan terus.
Sebelumnya Kemenkumham meminta kedua kubu yang sedang berseteru untuk menyelesaikan masalahnya secara internal atau melalui pengadilan. Yasonna Laoly mengungkapkan ada beragam mekanisme yang dapat ditempuh Golkar sesuai peraturan.
“Ada mahkamah partai, ada ketentuan peradilan. Internal bisa menyelesaikan persoalan lewat mahkamah partai, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat bisa ke pengadilan," ujar menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Agung Laksono pun mengatakan siap menjalani manapun proses untuk mempersatukan Partai Golkar. "Lewat internal ataupun pengadilan kami siap. Mana yg lebih tepat saja karena kedua-duanya sah," kata Agung.
"Saya tidak pernah menutup pintu itu (perdamaian), masih tetap terbuka," kata Agung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa (16/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menko Kesra ini menambahkan masih ada beberapa hal bersifat prinsip yang harus dibicarakan agar perdamaian bisa terjadi. Tapi intinya menurut Agung adalah jangan sampai hal-hal yang selama ini tidak sesuai dengan aturan dibiarkan terus.
“Ada mahkamah partai, ada ketentuan peradilan. Internal bisa menyelesaikan persoalan lewat mahkamah partai, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat bisa ke pengadilan," ujar menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Agung Laksono pun mengatakan siap menjalani manapun proses untuk mempersatukan Partai Golkar. "Lewat internal ataupun pengadilan kami siap. Mana yg lebih tepat saja karena kedua-duanya sah," kata Agung.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK