KPK Sebut Tak Perlu Ada Pengganti Busyro

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin kekosongan jabatan pimpinan yang ditinggalkan Busyro Muqaddas dipersoalkan. Alih-alih mencari pengganti, lembaga antirasuah menghendaki pergantian komisioner dilakukan serentak akhir tahun depan.

Dalam koordinasi bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, KPK menekankan tidak ada urgensi yang mendesak bahwa pengganti Busyro harus ada.

Pilihan Redaksi Jabatan Busyro Habis Hari Ini, Samad Jamin KPK Tak Pincang Menteri Hukum Bahas Kekosongan Kursi Pimpinan KPK KPK: Kursi Pimpinan Kosong Satu Bukan Hal Darurat

"Sejak awal pimpinan KPK menyampaikan kepada Pak SBY (mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) agar Pansel jangan dibentuk," kata Yasonna usai bertemu pimpinan antirasuah di Gedung KPK, Kamis sore (18/12).

Menurut Yasonna, keinginan itu diutarakan lantaran KPK di masa kepemimpinan Abraham Samad ingin menghindari disharmonisasi dengan calon pengganti Busyro. Di mata KPK, kekompakan dan etos kerja di tubuh lembaga antirasuah saat ini tengah memasuki fase paling solid.

Selain itu, Samad mengaku telah memiliki road map strategi yang bakal diterapkan selama masa periodenya. Kepada Yasonna, Samad mengatakan pengambilan keputusan di KPK bersifat kolektif-kolegial berdasarkan dua alat bukti sehingga tak masalah meski pimpinan berkurang satu.

"Saya kira kami tidak punya pandangan yang berbeda seperti yang dikatakan Pak Abraham Samad tadi," ujar Yasonna.

Meski demikian, Seskab Andi Widjojanto menyatakan hasil koordinasi bersama KPK masih perlu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun proses pencarian pengganti Busyro saat ini kadung berjalan dan menggantung di Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang reses.

Menurut Andi, Samad atas nama KPK menyampaikan aspirasi agar penetapan pimpinan KPK yang baru sebaiknya dilakukan bersamaan untuk masa jabatan periode 2015-2019.

Untuk memastikan keinginan itu terjadi dengan baik, Andi berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk membentuk Pansel KPK pada April-Mei 2015 dalam persiapan memilih pimpinan KPK periode 2015 hingga empat tahun ke depan.

"Tapi kami harus menyampaikannya dulu ke Presiden," ujar Andi.