Menkopolhukam Ajukan 9 Nama Calon Pengganti Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno telah mengajukan 9 nama calon pengganti Kapolri Jenderal Sutarman kepada Presiden Joko Widodo. Kini kesembilan nama itu tengah diseleksi oleh Komisi Kepolisian Nasional.

“Kalau masalah Kapolri, kami ajukan semuanya kepada beliau (Presiden). Tinggal beliau nanti memutuskan mana yang akan dipilih,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat malam (9/1).

Pilihan Redaksi Sutarman Ingin Penggantinya dari Bintang Tiga Unggung, Badrodin, Oegroseno: Contoh Sosok Kapolri Enam Kandidat Kapolri Versi IPW Jokowi Diminta Tak Pilih Budi Gunawan Jadi Kapolri

Dari 9 nama calon Kapolri yang diajukan itu, seluruhnya merupakan komisaris jenderal bintang tiga, di antaranya Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Anang Iskandar, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Djoko Mukti Haryono, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Pol Budi Gunawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Saud Usman Nasution.

"Kan ada bintang tiga yang memenuhi syarat. Ada 9 orang. Kami ajukan saja semua. Nanti Beliau (Presiden) yang akan baca mana yang sesuai dengan keinginan Beliau,” ujar Tedjo.

Ketika ditanya apakah kesembilan calon tersebut diajukan tanpa proses seleksi, Tedjo membenarkan. Menurut dia, semua calon itu memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri.

Menteri Tedjo menegaskan Jokowi berwenang penuh untuk memutuskan kapan akan mengumumkan pengganti Kapolri, dan untuk menunjuk siapa yang ia inginkan.

“Mestinya (diumumkan) Oktober (saat Sutarman pensiun). Tapi terserah beliau. Mau sekarang boleh, besok boleh, Oktober boleh,” kata dia.

Terkait rekening gendut yang diduga dimiliki oleh dua calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan dan Komjen Badrodin Haiti, Tedjo meminta bukti kuat. "Punya datanya? Kalau memang benar (ada rekening gendut), pasti beliau (Presiden) punya pertimbangan lain. Tapi jangan bilang ada rekening gendut kalau tidak ada bukti. Saya tidak membela. Artinya jangan menghakimi orang tanpa bukti," kata dia.

Ihwal belum dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi Kapolri, menurut Tedjo, karena belum dibutuhkan. Jika nanti Presiden merasa memerlukan bantuan kedua lembaga itu untuk menyeleksi lebih lanjut, maka akan dilibatkan. (agk)