KIH Mufakati Jatah Pimpinan Komisi, NasDem Tak Ambil Jatah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Utut Adianto, mengatakan pembagian jatah alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari 11 komisi dan lima badan di DPR telah dibicarakan oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Kami sudah musyawarah secara kekeluargaan," ujar Utut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Pilihan Redaksi Seluruh Anggota KIH Diklaim Sudah Sepakat NasDem Tetap Tolak Revisi UU MD3 dan Tatib Solusi Damai dengan Revisi MD3 Dinilai Sempit KIH-KMP Berdamai, DPR Bayar Utang kerja

Pascarevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, koalisi yang mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden lalu ini akan mendapatkan satu jatah wakil ketua di setiap AKD.

Utut memaparkan, jumlah kursi tersebut akan dibagi secara proporsional. PDIP sebagai partai yang menyumbang suara terbanyak akan mendapatkan 10 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura masing-masing akan mendapatkan lima dan dua kursi pimpinan komisi. Partai Persatuan Pembangunan versi Djan Faridz yang belakangan merapat ke KIH akan kebagian empat kursi.

Sementara itu, Utut menegaskan Partai NasDem tidak akan memegang satu pun kursi AKD. "Mereka memang dari awal tidak menginginkan dan tidak mau dimasukkan," katanya. Jatah NasDem pun dihibahkan ke fraksi lain di KIH.

Ketua Fraksi PKB Helmi Faishal Zaini membenarkan, musyawarah internal KIH memutuskan fraksinya akan memperoleh lima kursi AKD. Surat pengajuan jumlah kursi AKD itu pun telah disampaikan fraksinya ke Sekretariat Jenderal DPR. Sebagaimana mekanisme pengisian kursi AKD, surat yang telah diterima Sekjen DPR itu nantinya akan diteruskan ke pimpinan DPR sebelum pelantikan di masing-masing komisi.

Bekas Menteri Pembangunan Desa Tertinggal ini menjelaskan, fraksi PKB mengajukan diri untuk menduduki kursi wakil ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan keluatan, serta komisi VIII yang mengurusi bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Ditemui terpisah, Arsul Sani, anggota Fraksi PPP mengatakan secara proporsional fraksinya akan kebagian tiga hingga empat kursi AKD. Namun, hingga saat ini internal fraksinya belum membicarakan proyeksi komisi yang dikehendaki. "Kami di komisi mana aja tidak masalah. Kami tidak pilih-pilih," katanya.

Soal pembagian jatah kursi NasDem kepada fraksi lain, Arsul mengatakan, KIH belum membicarakan hal ini secara formal. "Ide ini belum fix, tapi NasDem memang mengindikasikan tidak akan mengambil jatah pimpinan di AKD," kata Asrul. (meg/obs)