Petisi Penolakan Budi Gunawan Tembus Angka 8.000 Dukungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Petisi menolak pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri hampir mencapai 8.000 dukungan. Jumlah dukungan pada petisi yang digalang oleh change.org ini terus meningkat setiap harinya.

Petisi ini pertama kali digagas oleh anggota Badan Pekera Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho pada Jumat (9/1) petang lalu. Beberapa jam setelah dipublikasikan, petisi ini meraup 228 dukungan. Hingga Selasa (13/1) siang ini dukungan terhadap petisi berjudul "Jokowi, Jangan "Menutup Mata" dalam Memilih Calon Kapolri!" ini telah mencapai 7.880 dukungan.

Pilihan Redaksi PKS Minta Budi Gunawan Buktikan Tak Dipilih karena Megawati Desmond Gerindra: Jokowi Tak Beres dalam Pilih Calon Kapolri Soal Budi, Pemerintah Pertimbangkan Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam petisi tersebut, Emerson mengemukakan kekecewaannya terhadap pilihan Joko Widodo. Sebab presiden tak menimbang adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri.

Menurut Emerson, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukkan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda antikorupsi.

“Meski pemilihan merupakan hak prerogatif, namun jika salah pilih maka dampaknya akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tulis Eson dalam petisi. Budi Gunawan pernah menjabat sebagai ajudan Megawati saat Ketua Umum PDIP itu menjadi Presiden.

Selain itu, petisi juga meminta agar Jokowi memastikan Kapolri yang dipilihnya tidak bermasalah atau menimbulkan masalah. Hal ini dianggap penting agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ke depannya tidak terganggu atau tercorong kredibilitas atau bahkan tersandera persoalan korupsi, HAM, pencucian uang, dan masaalah hukum lainnya yang mungkin melibatkan Kapolri atau internal kepolisian.

“Petisi ini akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk protes atas langkah Jokowi menunjuk Budi Gunawan,” katanya.

Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan Jokowi. Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada bulan ini oleh Komisi III DPR.

Pencalonan Budi Gunawan mengundang pertanyaan publik. Pasalnya, Budi sempat terserempet kasus rekening gendut. Rekeningnya dinilai tak wajar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).

Lihat juga: PPATK Sebut Ada Indikasi Tak Wajar di Rekening Budi Gunawan

Bahkan PPATK dan KPK tak dilibatkan Jokowi untuk menelusuri rekam jejak Budi Gunawan. Padahal Jokowi meminta pertimbangan KPK saat menyeleksi calon menterinya. (sur/sip)