DPR Putuskan Tak Cari Pengganti Busyro, KPK Dipimpin 4 Orang

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat paripurna DPR, Kamis (15/1), memutuskan untuk menunda pemilihan pimpinan KPK yang baru. Artinya, pimpinan KPK hanya akan berjumlah empat orang dari semula lima hingga masa tugasnya habis pada Desember 2015.

Keputusan untuk menunda pemilihan pimpinan KPK itu diambil setelah mendengarkan pemaparan Komisi III DPR terkait pemilihan calon pimpinan KPK.

Pilihan Redaksi Tunda Seleksi Pimpinan KPK: Solusi atau Masalah? ICW: DPR Patut Tunda Seleksi Calon Pimpinan KPK KPK: Kursi Pimpinan Kosong Satu Bukan Hal Darurat Jabatan Busyro Habis Hari Ini, Samad Jamin KPK Tak Pincang

"Berdasarkan hasil pembahasan Komisi III, maka DPR RI menetapkan proses pemilihan pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas ditunda dan akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan empat pimpinan lain," ujar pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di hadapan paripurna.

Sesungguhnya tidak semua anggota DPR yang hadir di paripurna menyetujui keputusan tersebut. Ada satu fraksi yang menyatakan tidak sepakat dengan keputusan itu, yakni Demokrat.

Benny K. Harman, Wakil Ketua Komisi III dari Demokrat, menyatakan akan ada ketimpangan hukum apabila KPK hanya dipimpin empat orang. "Pembuat Undang-Undang KPK dengan sengaja menegaskan lima slot pimpinan itu wajib untuk dipenuhi," kata Benny.

"Konsekuensi hukum yang akan terjadi jika lima pimpinan itu tidak dipenuhi adalah mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan. Akibatnya putusan yang diambil tidak sah dan tidak berkekuatan hukum," lanjut Benny.

Benny berargumen, KPK akan kehilangan legalitasnya untuk mengambil keputusan hukum sejak pimpinannya hanya berjumlah empat orang. Sayangnya keberatan Partai Demokrat tersebut tidak berpengaruh banyak karena mayoritas anggota DPR yang hadir tetap menyetujui penundaan pemilihan pimpinan KPK.

Desember 2014, masa tugas Busyro Muqoddas habis dan mengharuskan DPR mencari penggantinya. Dua nama yang diajukan oleh panitia seleksi, Robby Arya Brata dan Busyro Muqoddas, telah melaksanakan tes uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. (pit/agk)