Mantan Kompolnas Sebut Kompolnas Saat Ini Tidak Benar

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam penyaringan calon Kapolri yang membuat Presiden Joko Widodo menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal.

Terpilihnya bekas ajudan Megawati Soekarnoputri menuai reaksi keras dari elemen masyarakat lantaran dinilai dipaksakan menjadi pemimpin lembaga penegak hukum, meski telah ditetapkan sebagai tersangka pemilik rekening gendut.

Sebagai mantan anggota Kompolnas, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai ada yang tidak beres dalam proses pencalonan Budi Gunawan. Adnan menganggap Kompolnas tidak menjalankan tugasnya dengan benar lantaran ada bagian prosedur yang menimbulkan pertanyaan di benaknya.

Pilihan Redaksi Relawan Beraksi Kritik Jokowi KPK: Budi Gunawan Pasti Ditahan Jokowi Dinilai Harus Buktikan Diri Bukan Petugas Partai PDIP Nilai Tindakan KPK Terhadap Budi Gunawan Tak Arif

"Ada yang perlu diklarifikasi dan belum clear dari Kompolnas. Ini perlu penjelasan," kata Adnan saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Kamis (15/1).

Menurut Adnan, Kompolnas merupakan pihak yang punya peran dalam pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri. Masuknya Budi Gunawan dalam bursa calon Kapolri menimbulkan pertanyaan besar, lantaran nama dia sudah masuk dalam dugaan pemilik rekening gendut sejak 2010.

"Kita semua perlu tahun pertimbangan-pertimbangan itu. Hal ini penting agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya," ujar Adnan.

Adnan mengaku telah berusaha membangun pembaruan tradisi ketika dia menjabat sebagai anggota Kompolnas. Setiap calon Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas akan diberitahukan kepada KPK dan Kejaksaan Agung melalui surat.

"Apakah Kompolnas sekarang sudah melakukan itu? Anggaplah ini pembelajaran. Jangan sampai kejadian ini terulang dalam pemilihan Kapolri selanjutnya," ujar Adnan. (meg/obs)