Menkumham Ingin Dualisme Golkar dan PPP Segera Usai

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada 2015 tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja. Apalagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 dan No. 2 Tahun 2014 sudah resmi menjadi UU Pilkada.

Namun di waktu yang semakin dekat tersebut masih ada dua partai politik yang masih mengalami masalah internal yang hampir sama, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Dualisme yang terjadi di tubuh keduanya mengancam keikutsertaan mereka di Pilkada serentak tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan dua partai politik tersebut harus melalui jalan yang berbeda agar bisa bersatu. Untuk PPP, Yasonna mengatakan sengketa keduanya harus segera selesai di ranah pengadilan.

"Status hukum yang jelas itu nanti yang dikeluarkan pengadilan," ujar Yasonna di Kompleks DPR RI, Rabu (21/1).

Pilihan Redaksi Perkara Pilkada Sebaiknya Dikembalikan ke MK Agun Sebut UU Pilkada Bentuk Pragmatisme Demokrat Target NasDem di Pilkada Serentak: 102 Kursi Kepala Daerah Golkar Yakin Konflik Internal Tak Ganggu Persiapan Pilkada

Sementara untuk Partai Golkar, Yasonna mengungkapkan siapapun kubu yang kalah akan tunduk pada kubu yang menang.

Info terbaru tersebut didapat dari proses islah yang saat ini sedang terjadi antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

"Saya dengar dari mereka kubu manapun yang kepengurusan dikabulkan, mereka (kubu yang kalah) akan tunduk," kata mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

"Kita dengar nanti jika yang di sini dimenangkan mau tidak yang di sana menerima? Jika mau syukur alhamdulilah," katanya.

Yasonna mengatakan jika semua setuju artinya tinggal satu aspek lagi yang perlu kedua kubu samakan keinginannya.

"Hanya tinggal mereka menyesuaikan soal ketua umum saja," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya kubu Munas Bali mengangkat Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 sedangkan Munas Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai ketumnya. Kedua kubu saling klaim dirinya yang sah dan sama-sama mendaftarkan diri ke Kemenkumham.

Namun Yasonna saat itu menolak mengesahkan salah satu di antara keduanya dan meminta mereka menyelesaikan masalah internalnya terlebih dahulu. Yasonna tidak mau kejadian PPP terulang saat dirinya mengesahkan PPP versi Romahurmuziy dan langsung digugat oleh PPP versi Djan Faridz. (utd)