Istana: Jokowi-JK Tak Pakai Istilah 100 Hari, Tapi Quick Wins

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengenal istilah 100 hari pemerintahan, apalagi menjadikannya sebagai indikator evaluasi kinerja pemerintah.

"Singkatnya, pemerintah tidak mengenal istilah 100 hari," kata Andi di Kantor Sekertariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa malam (27/1).

Menurut Andi, masing-masing kementerian diberikan target berbeda oleh Jokowi. Misalnya untuk masalah pembentukan kelembagaan seperti Dewan Pertimbangan Presiden dan Staf Kepresidenan, kabinet diberi waktu oleh Presiden hingga Selasa (20/1).

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi Dinilai Belum Menjadi Panglima Pemerintah Presiden Belum Tentukan 'Hukuman' Bagi Para Menterinya Pramono Anung: Presiden Jokowi Sudah Bekerja Luar Biasa

Sementara untuk masalah penataan perizinan, Jokowi memberikan waktu hingga enam bulan. "BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah launching 26 Januari," ujar Andi.

Untuk masalah pengadaan barang dan jasa, misalnya pupuk dan benih, telah selesai pada awal Desember 2014.

Alih-alih program 100 hari, tutur Andi, Jokowi lebih sering menggunakan istilah program percepatan (quick wins). "Masing-masing kementerian dan lembaga ada quick wins yang berbeda-beda," kata dia.

Ahli kajian strategis itu berpandangan, program 100 hari merupakan persepsi yang lebih berorientasi pada sistem yang selama ini digunakan di Amerika Serikat.

"Tapi Jokowi-JK tidak mengenal dan memakai 100 hari sebagai indikator melakukan evaluasi kinerja," kata dia. (pit/sip)