Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari intervensi partai politik yang mengusungnya. Hal ini terjadi, menurutnya, karena di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan posisi Jokowi hanyalah kader biasa.
"Jokowi masalahnya bukan ketua umum. Itu memang salah satu kendala karena dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia, kendali berada di tangan partai," katanya di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/1).
Meski demikian, Fadli mendorong Jokowi untuk berani mengambil keputusan tegas terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apalagi, lanjutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif yang membebaskannya dari desakan pihak manapun.
"Presiden itu mempunyai kekuasaan. Kalau besok dia mau resuffle kabinet atau membuat perppu, bisa saja. Apalagi cuma masalah Kapolri," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfirmasi, apakah Koalisi Merah Putih bersedia menampung Jokowi jika Koalisi Indonesia Hebat menarik dukungan mereka, Fadli belum mau bicara banyak. Ia hanya berkata, demi kepentingan bangsa KMP siap melakukan apa saja.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Jokowi di Istana Presiden siang tadi. Melanjutkan pertemuan empat mata itu, para petinggi KMP berembuk di Bakrie Tower.
Ketika ditemui sebelum pertemuan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa berkata, KMP tidak dibentuk untuk menjatuhkan pemerintah. "Jangan ada istilah merapat, intinya KMP dari awal tidak didesain untuk menjegal pemeintah. Program pemerintah yang pro-rakyat harus didukung, tapi bukan berarti kami tidak bisa memberikan kritik," ucapnya.
(sip)