"Jokowi masalahnya bukan ketua umum. Itu memang salah satu kendala karena dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia, kendali berada di tangan partai," katanya di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/1).
Meski demikian, Fadli mendorong Jokowi untuk berani mengambil keputusan tegas terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apalagi, lanjutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif yang membebaskannya dari desakan pihak manapun.
"Presiden itu mempunyai kekuasaan. Kalau besok dia mau resuffle kabinet atau membuat perppu, bisa saja. Apalagi cuma masalah Kapolri," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Jokowi di Istana Presiden siang tadi. Melanjutkan pertemuan empat mata itu, para petinggi KMP berembuk di Bakrie Tower.
Ketika ditemui sebelum pertemuan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa berkata, KMP tidak dibentuk untuk menjatuhkan pemerintah. "Jangan ada istilah merapat, intinya KMP dari awal tidak didesain untuk menjegal pemeintah. Program pemerintah yang pro-rakyat harus didukung, tapi bukan berarti kami tidak bisa memberikan kritik," ucapnya. (sip)