Pembebasan Pollycarpus Kembali Digugat ke Meja Hijau

Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang 90 hari sejak dibebaskannya Pollycarpus Budihari Prianto dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada 29 November 2014 lalu, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) berencana mendaftarkan gugatan pembatalan Pembebasan Bersyarat terhadap Polly yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly.

Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta, Muhamad Isnur mengatakan bahwa gugatan yang akan mereka layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, siang ini. Gugatan ke

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi dan Laoly Disomasi Soal Kebebasan Pollycarpus Komnas HAM Minta Jokowi Lanjutkan Tim Pencari Fakta Munir Tak Lapor Bebaskan Pollycarpus, Menteri Yasona Siapkan Sanksi Hendardi: Bongkar Kasus Munir seperti Hadapi Raksasa

PTUN pun diakui Isnur menjadi jalan baru bagi KASUM ataupun LBH, setelah tidak mendapat tanggapan positif dari Kemenkum HAM.

"Kami melakukan gugatan ini karena sudah meminta pertemuan hingga data tentang dasar surat keputusan yang dikeluarkan, tetapi enggak ada itikad baik dari Kemenkum HAM untuk melakukan keterbukaan," ujar Isnur kepada CNN Indonesia, Selasa (3/2) malam.

Lebih lanjut, Isnur menyatakan gugatan ini juga dilakukan sebagai bentuk konsistensi KASUM dalam mengawal kasus pembunuhan Munir. "Ini juga salah satu bentuk konsistensi kami dalam mengawasi komitmen pemerintah dalam mengungkap kasus Munir," katanya.

Isnur juga menjelaskan, pihaknya telah memperingatkan pemerintah untuk mencabut pembebasan bersyarat Pollycarpus karena dikeluarkan tanpa memperhatikan syarat dapat diterima masyarakat dan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999, PP 99 Tahun 2012, dan Permenhukham 21 tahun 2013.

"Tetapi pemerintah bersikukuh telah melakukan tindakan tepat dengan alasan Pembebasan Bersyarat adalah hak Pollycarpus sebagai Narapidana," ujar Isnur. (meg/sip)