"Kami tunggu keputusan Presiden bagaimana, kemudian nanti akan diputuskan proses politik dan pengajuan nama di DPR. Sekarang menunggu bagaimana keputusan Presiden selanjutnya," ujar Puan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2).
Puan kemudian mengatakan PDIP akan menerima keputusan yang akan diambil Jokowi. "Itu, kan, keputusan Presiden, diputuskan saja," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP sempat dikabarkan retak menyusul kabar beda pendapat antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi terkait nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Sementara itu, setelah pertemuan Koalisi Indonesia Hebat dengan Presiden Jokowi, Selasa (3/2) malam, Puan mengeluarkan pernyataan yang banyak menuai kritik masyarakat serta mengundang pertanyaan apakah konflik internal di tubuh PDIP semakin meruncing.
"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," kata Puan saat itu.
Ditanyai mengenai perbedaan tersebut, yang disinyalir sebagai alasan utama penyebab keretakan PDIP dengan kader mereka, Puan membantah adanya konflik internal.
"Tidak ada perpecahan, kok. Buktinya saja Ibu Mega masih bertemu dengan Pak Presiden. Presiden masih bicara dengan Bu Mega jadi tidak ada yang pecah (hubungan)," kata dia.
Puan juga menyampaikan Presiden, dengan kewenangannya, bisa bertemu dengan siapapun, baik dari tokoh masyarakat ataupun Presiden lainnya, seperti Megawati, yang merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia.
"Bu Mega sebagai Presiden ke-5 juga urun rembuk dan memberikan beberapa masukan, jadi tidak ada pecah atau tidak pecah. Kami masih bersama Presiden dan Presiden masih bersama kami," ujar dia.
Saat ditanya mengenai motif PDIP tetap mendesak pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Puan enggan menjawabnya. Dia hanya menjawab singkat."Tanya PDI Perjuangan, saya kan sudah non-aktif dari partai," kata Puan. (utd)