Tunjangan Naik Bukan Berarti Penurunan Tingkat Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan tunjangan bagi para Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta dipandang tidak akan berpengaruh banyak terhadap penurunan tingkat korupsi di Ibu Kota. Apalagi, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), praktek korupsi di Indonesia tidak terjadi karena faktor besar-kecilnya gaji yang diterima oleh pegawai pemerintahan.

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, mengatakan bahwa serakah sebagai faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus korupsi dilakukan pegawai atau penabat tinggi di negara ini.

Pilihan Redaksi Sistem Penggajian DKI Patut Dicontoh Daerah Lain Menteri Yuddy Sempat Kaget Gaji PNS DKI Bisa Puluhan Juta Ratusan Pejabat Pemprov DKI Tak Lapor Harta Kekayaan Dasar Hukum Penggajian PNS Jakarta Belum Jelas

"Gaji atau tunjangan tinggi tidak begitu saja dapat menurunkan tingkat korupsi. Contohnya banyak rekening gendut dimiliki oleh anggota kepolisian. Padahal kurang besar apa pendapatan petinggi Polri saat ini? Korupsi karena serakah itu yang menjadi motivasi korupsi dilakukan," jelas Apung dalam acara FITRA di daerah Cikini, Jakarta, Kamis (5/2).

Selain dipandang tidak akan berpengaruh dalam mengurangi tingkat korupsi, kenaikan tunjangan bagi pegawai daerah DKI Jakarta juga dipandang tidak sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk rakyat ibukota.

FITRA mencatat, hingga 2014 lalu masih terdapat 336.000 masyarakat yang tergolong miskin hidup di Jakarta. Selain itu, tingkat anggaran yang tidak terserap oleh Pemda DKI Jakarta tahun lalu juga mencapai angka 10 persen lebih.

Apung memandang kenaikan tunjangan bagi PNS DKI Jakarta tidak akan banyak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pemda kedepannya. Oleh karena itu, Pemda DKI Jakarta diharap dapat menentukan target capaian tahun ini agar peningkatan tunjangan dapat diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan dari pemerintah.

"Pertanyaannya, kalau diberi tunjangan yang harus dilihat kan output kerjanya. Pemda seharusnya punya output yang diharapkan, goalnya mau apa. Apalagi ini yang diukur hanya kinerja personal, tapi kinerja keseluruhan pemerintahan tidak. Ini kan masalah," kata Apung. (meg)