Kementerian Desa Kirim Tim Pastikan Pembangunan Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera mengirimkan tim untuk mendampingi pembangunan desa di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Tim pendamping desa menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa yang dikenal dengan nama program Save Village.

Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, pengiriman tim pendamping bagi desa di perbatasan diperlukan untuk menanamkan jiwa nasionalisme masyarakat yang hidup di perbatasan negara.

(Soal Kisruh Perbatasan, RI-Malaysia Berupaya Cari Solusi)

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar Marwan dalam keterangan pers yang diterima CNN Indonesia.

Tim pendamping desa yang dipersiapkan Kementerian Desa akan berisi sejumlah orang dengan keahlian yang penting bagi pembangunan desa. Tim akan menjalankan tugas memantau perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa di daerah perbatasan.

"Dengan pendampingan tersebut kami akan dapat memantau secara berkelanjutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa di daerah perbatasan. Tim harus menetap di daerah perbatasan," kata Marwan.

Untuk memperlancar pemantauan kebutuhan dan pembangunan desa di wilayah perbatasan, Kementerian Desa akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga negara. Salah satu lembaga yang akan dilibatkan dalam program Save Village tersebut adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki tugas khusus mengelola daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Perkembangan desa di wilayah perbatasan selama ini memang merupakan persoalan yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk dibenahi. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia, persoalan perbatasan menjadi salah satu hal yang dibahas.

Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memutuskan bakal ada utusan khusus untuk mengatur negosiasi formal menuntaskan kisruh perbatasan maritim kedua negara. Berdasarkan catatan Channel NewsAsia, Jakarta dan Kuala Lumpur telah mengadakan 26 putaran pembicaraan terkait bats teritorial kedua negara yang telah berlangsung puluhan tahun.

Dalam konferensi pers Jokowi di Putrajaya, Malaysia, Jumat lalu (6/2), Jokowi dan Najib memastikan bahwa mereka sepakat menjatuhi hukuman bagi nelayan yang sengaja masuk perairan negara lain tanpa izin. Tetapi bagi nelayan yang mencari ikan di daerah bersengketa, harus dikejar pihak berwenang. (rdk)