Jakarta, CNN Indonesia --
Banyak pro dan kontra yang muncul akibat lambannya Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan terkait status Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Mulai dari ajang pembuktian diri, hingga dipergunakan menjadi ajang taruhan.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat dalam diskusi "Simalakama Jokowi" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Hingga saat ini, ia masih mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Presiden Jokowi untuk menunda pelantikan Budi Gunawan. Ia menilai langkah tersebut diambil untuk membuktikan diri bahwa dirinya bukanlah Presiden Boneka seperti yang selama ini diberitakan.
"Jokowi ini seperti ingin menunjukkan bahwa dia Presiden, orang nomor satu yang berhak mengambil keputusan. Dia ingin menjawab keraguan orang selama ini kalau dia adalah Presiden boneka," tutur Martin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun disisi lain, Martin mengatakan hal ini malah dijadikan untuk mencari untung oleh para pedagang di Mangga Besar. Hal tersebut diketahuinya berdasarkan cerita yang disampaikan oleh temannya Handoko alias A Tjuang. "Jadi teman saya A Tjuang bercerita kalau di Mangga Besar sudah jadi taruhan di lantik atau tidak si Budi Gunawan," tutur Martin.
Bahkan lebih lanjut, berdasarkan cerita tersebut, para pedagang di Mangga Besar selalu memperhatikan mimik Presiden Jokowi di setiap saat ia memberikan pernyataan terkait Budi Gunawan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menerka apa sebenarnya yang akan diputuskan oleh Presiden Jokowi nanti.
Ia pun mengatakan, nilai taruhan tersebut semakin besar sejalan dengan semakin lamanya Presiden Jokowi memberikan keputusan terkait status Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Kalau sekarang ini pasar taruhannya bisa naik lima sampai enam kali lebih tinggi," jelasnya.
Martin mengatakan ajang taruhan dari status orang nomor satu di Kepolisian ini menjadi bukti dari tidak ada ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan secara cepat. Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Jokowi agar segera memberikan sikap apakah akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri atau tidak. Hal tersebut juga didukung oleh Anggota Komisi III fraksi PDIP Dwi Ria Latifah.
"Memang sebaiknya, Presiden Jokowi segera membuat keputusan, kalau tidak hal ini akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Para pedagang di Mangga Besar," tuturnya sambil tertawa.
Masalah ini mulai berlarut-larut sejak Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman pada 16 Januari lalu, namun tidak segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Padahal, DPR telah mengesahkan dan menerima pencalonan Budi Gunawan melalui rapat paripurna pada 15 Januari lalu. Budi Gunawan resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 13 Januari silam.
(pit)