Putusan Praperadilan Bisa Jadi Momen Serangan Balik Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Advokat senior Nursjahbani Katjasungkana menilai hasil praperadilan Budi Gunawan sebagai simbol kemenangan para koruptor. Keputusan tersebut bisa jadi momentum bagi para koruptor untuk menyerang balik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Nur, keputusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi dinilai tidak sesuai dengan aturan undang-undang praperadilan. Ia khawatir pasca keputusan ini, semua kasus yang ditangani KPK dalam dua tahun terakhir dipraperadilankan oleh para koruptor ataupun tersangka korupsi.

Pilihan Redaksi PDIP: Saya Kira Hari Ini Jokowi Akan Lantik Budi Gunawan IPW: Tak Ada Alasan Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan BG Menang, SBY Kicaukan Doa Berseri lewat Twitter

"Bisa-bisa semua kasus yang ditangani KPK selama dua tahun terakhir dipraperadilankan semuanya," ujar Nur di Gedung KPK, Senin siang (16/2).

Pesan yang didapat dari hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menurutnya adalah upaya pemberantasan korupsi menemui jalan buntu dan gelap, terutama bagi kasus yang menimpa para pejabat dan penyelenggara negara.

Meski demikian, Nur menilai hasil putusan hakim Sarpin tidak memengaruhi kelanjutan perkara yang menimpa Budi Gunawan. Sebab putusan praperadilan hanya menyangkut urusan administrasi.

"Jadi ini hanya urusan surat perintah penyidikan. Administrasinya dianggap salah, tapi materi perkaranya tetap ada," ujarnya.

Karena itu penyidikan KPK terhadap perkara yang melibatkan Budi Gunawan seharusnya bisa terus berjalan. Namun itu bergantung pada lembaga antirasuah dalam memaknai putusan praperadilan.

"KPK betul-betul sudah lumpuh, setidaknya dalam menangani kasus Budi Gunawan," kata Nur.

Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan hari ini menyatakan bahwa penetapan tersangka, surat perintah penyidikan serta proses penyidikan KPK terhadap kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

Ini sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Budi Gunawan melalui sidang praperadilan. Hakim juga menyatakan menolak seluruh keberatan termohon yakni KPK. (sur/obs)