Ancaman Boikot Pemerintah Australia Tak Pengaruhi Wisatawan

Bogor, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata, Arief Yahya, meyakini jumlah wisatawan dari Negeri Kangguru yang berlibur ke Indonesia tidak akan mengalami penurunan, pasca pemerintah Australia memboikot warga negaranya untuk berlibur ke tanah air setelah warganya masuk daftar eksekusi mati.

Arief menjelaskan, pariwisata lebih mengandalkan hubungan sosial langsung antara masyarakat dengan masyarakat (people to people), bukan pemerintah dengan pemerintah (government to government), sehingga permasalahan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia tidak akan menjadi batu sandungan sektor pariwisata.

"Kalau pariwisata itu basisnya people to people, bukan government to government, sehingga kalau orang tuanya berantem, anaknya masih main enggak? Masih main bersama kan. Nah, diharapkan begitu, hubungan sosial dan budaya antara rakyat Indonesia dengan Australia. Diharapkan kalau orang tuanya berantem, anaknya masih berhubungan," ujar Arief.

Arief juga memaparkan, dalam beberapa kali terjadinya pergolakan antara kedua negara, secara statistik tidak terjadi penurunan angka wisatawan Australia. "Dari Australia sudah tembus 1 juta wisatawan. Kita harapkan tahun ini 1,2 juta wisatawan, dari total 10 persen. Kita total sekitar 9,4 juta wisatawan," kata dia.

Belum lama ini, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasannya untuk tidak memberikan ampunan kepada terpidana mati kasus narkoba, terlebih lagi untuk terpidana yang tergabung dalam kelompok Bali Nine.

Pilihan Redaksi Australia Mengancam, Jokowi Tetap Tak Beri Ampun Bali Nine Peringatan Waspada untuk WNI di Australia Hanya Imbauan Biasa PBB dan PM Abbott Desak Indonesia Hentikan Eksekusi Mati Abbott: Eksekusi akan Berdampak pada Hubungan RI-Australia Jelang Eksekusi Mati, Situasi WNI di Australia Masih Aman

Dia menjelaskan, selama ini belum ada pembicaraan lagi dengan pemerintah Australia mengenai hal itu. "Pembicaraan terakhir, Presiden meyakini bahwa ketegasan untuk tidak memberi pengampunan terhadap kasus-kasus narkoba," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, keputusan Jokowi, yang telah menolak grasi dua warga Australia terpidana mati terkait kasus narkoba, dapat mempengaruhi pariwisata Indonesia.

"Saya pikir orang Australia akan mendemonstrasikan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan ini, termasuk dengan mengambil keputusan ke mana mereka akan berlibur," ujar Bishop dalam sebuah sesi tanya jawab dengan Radio 3AW pada Jumat (13/2) seperti dikutip Sydney Morning Herald.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk dikunjungi.

"Kalau turis luar negeri datang ke sini dengan tujuan tinggal, seperti menikmati alam indah dan keramahtamahan Indonesia, mereka pasti akan menikmati dengan aman dan nyaman. Tapi kalau mereka punya tujuan lain seperti bawa narkoba atau mencicipi narkoba, kami juga men-discourage mereka untuk datang," ujar Arrmanatha.

Lebih jauh, Arrmanatha menekankan bahwa proses penegakan hukum tidak akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik kedua negara.

"Ini adalah penegakan hukum dan tidak akan berpengaruh terhadap hubungan atau politik diplomatik," katanya.

Warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, merupakan dua dari sembilan narapidana mati yang akan dieksekusi setelah Presiden Joko Widodo menolak permintaan grasi mereka bulan lalu. Keduanya merupakan anggota kelompok yang disebut sebagai Bali Nine, sebutan yang diberikan pada sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Mereka ditangkap karena berupaya menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. (meg)